Transaksi Judi Online Turun Drastis: Bukti Efektivitas Penanganan Pemerintah?
Kemkominfo laporkan penurunan signifikan transaksi judi online hingga triwulan III 2024, menunjukkan efektivitas strategi pemerintah dalam memberantas judi online di Indonesia.

Penanganan judi online di Indonesia menunjukkan hasil positif. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melaporkan penurunan drastis transaksi judi online hingga triwulan ketiga tahun 2024. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kominfo, Alexander Sabar, memaparkan hal ini dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR RI, Rabu lalu di Jakarta.
Menurut data yang disampaikan Alexander, transaksi judi online mengalami penurunan signifikan. Di triwulan pertama 2024 tercatat Rp21 triliun, turun menjadi Rp16 triliun di triwulan kedua, dan hanya Rp4 triliun di triwulan ketiga. Data ini bersumber dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang berperan penting dalam melacak transaksi ilegal tersebut.
Strategi Kominfo dalam memberantas judi online ini dilandasi tiga regulasi utama. Ketiganya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, dan Peraturan Menkominfo Nomor 5 Tahun 2020. Regulasi ini menjadi payung hukum dalam upaya pengawasan dan penindakan.
Bagaimana Kominfo melakukan hal tersebut? Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kominfo memiliki beberapa langkah strategis. Mereka aktif memantau dan memblokir akses ke situs web, konten, dan aplikasi judi online. Selain itu, mereka juga melakukan riset untuk mengidentifikasi modus operandi terbaru, mengumpulkan keyword terkait judi online, dan menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk memverifikasi konten.
Kominfo juga berperan aktif dalam memblokir nomor telepon seluler dan aplikasi pesan yang diduga digunakan untuk transaksi judi online. Tidak hanya itu, mereka juga memberikan bimbingan teknis dan melakukan pengawasan lapangan untuk memastikan sinkronisasi penyedia layanan internet (ISP) dengan basis data trustpositif.
Sejak 2017 hingga 21 Januari 2025, Kominfo telah menangani 5.707.952 konten judi online dari berbagai situs web dan aplikasi. Komitmen ini diperkuat dengan pakta integritas yang ditandatangani oleh para pegawai Kominfo, serta asesmen integritas untuk tim yang bertugas memblokir konten.
Kesimpulannya, penurunan transaksi judi online yang signifikan menunjukkan efektivitas strategi yang dilakukan pemerintah. Kominfo telah menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas judi online melalui berbagai langkah strategis dan regulasi yang jelas. Ke depannya, pengawasan dan inovasi tetap diperlukan untuk menghadapi perkembangan modus operandi judi online yang selalu berubah.