Tujuh Laporan Layanan Publik Ditangani Ombudsman Sumsel Awal 2025
Ombudsman Sumsel menangani tujuh laporan layanan publik di awal tahun 2025, meliputi masalah pertanahan dan pemerintahan daerah, dengan imbauan peningkatan integritas untuk mencegah masalah serupa.
Ombudsman Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) telah menerima dan menangani tujuh laporan terkait layanan publik sejak awal tahun 2025. Beragam permasalahan dilaporkan, mulai dari sengketa pertanahan hingga masalah di pemerintahan daerah. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Ombudsman Perwakilan Sumsel, Adrian, di Palembang, Sabtu lalu.
Meskipun jumlah laporan di awal tahun biasanya masih sedikit, tujuh laporan ini tetap menjadi perhatian serius. Adrian menekankan bahwa semua laporan yang masuk dari wilayah kerja Sumatera Selatan sedang dalam proses penanganan dan akan segera diselesaikan. Tim Ombudsman berkomitmen untuk memastikan setiap pengaduan mendapatkan perhatian dan penyelesaian yang tepat.
Menanggapi temuan ini, Adrian memberikan imbauan penting kepada seluruh instansi pemerintah. Ia menekankan pentingnya penerbitan kebijakan publik yang bersih dari potensi korupsi. Hal ini bertujuan untuk mendorong terciptanya budaya integritas di setiap instansi, sehingga dapat mencegah kemacetan dan keluhan terkait pelaksanaan kebijakan.
Lebih lanjut, Adrian menjelaskan bahwa membangun SDM yang berintegritas membutuhkan usaha yang konsisten dan berkelanjutan. Tidak cukup hanya dengan kebijakan, tetapi juga dibutuhkan upaya nyata dari seluruh elemen instansi untuk menciptakan lingkungan kerja yang berintegritas. Pembentukan budaya integritas ini merupakan proses yang tidak instan, membutuhkan komitmen dan kerja keras dari semua pihak.
Ia menambahkan bahwa upaya membangun budaya integritas ini bukan pekerjaan mudah dan membutuhkan komitmen jangka panjang. Dibutuhkan kerja keras dan konsistensi dari semua pihak untuk mewujudkan lingkungan kerja yang benar-benar berintegritas. Proses ini membutuhkan waktu dan usaha yang signifikan, tetapi hasilnya sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan publik.
Tujuh laporan yang ditangani Ombudsman Sumsel ini menjadi pengingat pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya pengawasan dari lembaga seperti Ombudsman, diharapkan pelayanan publik di Sumatera Selatan dapat terus meningkat dan terhindar dari praktik-praktik yang merugikan masyarakat.
Ke depannya, diharapkan sinergi yang lebih baik antara Ombudsman dan instansi pemerintah dapat tercipta. Hal ini akan mempermudah proses penyelesaian masalah dan mencegah munculnya laporan serupa di masa mendatang. Komitmen bersama untuk meningkatkan integritas dan kualitas layanan publik menjadi kunci utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
