Update Politik: Riau Siap Gelar HPN 2025, Prabowo Tekankan Pentingnya Kekuatan Militer
Riau siap menjadi tuan rumah Hari Pers Nasional 2025, sementara Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya kekuatan militer dan kepolisian dalam menjaga kedaulatan negara, di tengah berbagai perkembangan politik lainnya.
Berbagai perkembangan politik menarik perhatian pada Kamis (30/1), mulai dari kesiapan Riau menjadi tuan rumah Hari Pers Nasional (HPN) 2025 hingga peringatan Presiden Prabowo Subianto tentang ancaman pelemahan kekuatan militer terhadap kedaulatan negara.
Kesiapan Riau Menjadi Tuan Rumah HPN 2025
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) memastikan kesiapan penuh Provinsi Riau untuk menjadi tuan rumah HPN 2025. Ketua Umum PWI Pusat, Zulmansyah Sekedang, menyatakan persiapan telah mencapai 100 persen. Pernyataan ini disampaikannya di Pekanbaru, Riau, pada Rabu (29/1) lalu. PWI Riau telah menyelesaikan seluruh tahapan persiapan untuk acara tersebut.
Kekuatan Militer dan Ancaman terhadap Kedaulatan Negara
Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan serius tentang upaya pelemahan kekuatan militer sebagai ancaman nyata terhadap kedaulatan negara. Dalam arahannya kepada jajaran TNI dan Polri pada Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri 2025 di Jakarta, Kamis (30/1), Presiden Prabowo menekankan pentingnya kekuatan militer dan kepolisian yang solid. Beliau menyatakan, “Saudara-saudara harus tahu, kalau sebuah negara hendak dihancurkan, siap-siap lawan akan memperlemah tentara, polisi, dan intelijen.”
Manajemen Talenta ASN di Era Digital
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakrulloh, menekankan pentingnya transformasi kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di era digital. Hal ini bertujuan untuk membangun smart ASN dan mendukung Astacita, program yang dicanangkan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Zudan menyatakan ASN harus responsif, adaptif, bebas korupsi, dan mampu memanfaatkan teknologi untuk layanan publik yang efisien. Pernyataan ini disampaikannya di Jakarta, Kamis (30/1).
RUU PPMI dan Peningkatan Devisa Negara
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI tengah menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI). Wakil Ketua Baleg DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, menjelaskan bahwa aturan ini perlu disesuaikan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto, yang telah membentuk kementerian khusus untuk menangani pekerja migran guna meningkatkan devisa dan keamanan WNI. Pernyataan ini disampaikan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (30/1).
Pembahasan RUU Omnibus Law Politik
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menyatakan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Politik masih menunggu keputusan Rapat Pimpinan (Rapim) DPR RI. Komisi II DPR belum membahas RUU tersebut meskipun telah bersidang sejak 21 Januari 2025. Keputusan mengenai pembentukan panitia khusus atau penyerahan ke Badan Legislasi akan menentukan langkah selanjutnya.
Efisiensi Anggaran Pemerintah
Ketua DPD RI, Sultan B. Najamudin, mengapresiasi upaya Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan efisiensi anggaran. Sultan menilai efisiensi anggaran penting untuk mencegah kebocoran dan memastikan alokasi tepat sasaran pada program prioritas. Pernyataan dukungan ini disampaikan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (30/1).
Kesimpulannya, berbagai agenda politik penting tengah berlangsung, mencakup kesiapan penyelenggaraan HPN 2025 di Riau, penekanan pada pentingnya kekuatan militer dan keamanan negara, serta berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan perekonomian nasional.
