UU Minerba: Momentum UMKM Topang Ekonomi Indonesia, Kata Menteri Maman
Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, melihat UU Minerba sebagai peluang besar bagi UMKM untuk menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia melalui pengelolaan pertambangan dan kemitraan bisnis.
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, menyatakan bahwa Undang-Undang Mineral dan Batubara (Minerba) yang baru memberikan peluang signifikan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk berperan lebih besar dalam perekonomian Indonesia. Hal ini disampaikannya di Jakarta pada Rabu lalu. Pernyataan tersebut menekankan pentingnya peran UMKM dalam pembangunan ekonomi nasional, sejalan dengan model negara maju seperti China, Korea Selatan, dan Jepang.
Menurut Menteri Maman, UU Minerba membuka akses bagi UMKM untuk mengelola pertambangan melalui Izin Usaha Pertambangan (IUP). Ia melihat aturan ini sebagai momentum bagi UMKM untuk meningkatkan level usahanya dan berkontribusi secara nyata pada perekonomian negara. Dengan demikian, UMKM diharapkan dapat menjadi penopang utama perekonomian Indonesia, seperti halnya di negara-negara maju lainnya.
Lebih lanjut, Maman menjelaskan bahwa semangat kemitraan dan pendekatan bisnis yang profesional, bukan sekadar Corporate Social Responsibility (CSR), sangat krusial bagi pertumbuhan UMKM. Ia menekankan pentingnya Corporate Business Responsibility (CBR) sebagai landasan kolaborasi antara UMKM dan usaha besar. Hal ini, menurutnya, akan mendorong pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan dan berkesinambungan.
Peluang dan Tantangan UMKM di Sektor Pertambangan
Undang-Undang Minerba memberikan peluang besar bagi UMKM untuk masuk ke sektor pertambangan. Dengan adanya IUP, UMKM dapat secara langsung terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun, Menteri Maman juga mengakui adanya tantangan dalam membangun konektivitas antara UMKM dan usaha besar.
Salah satu kendala utama adalah kurangnya konektivitas antara UMKM dan perusahaan besar. Oleh karena itu, pemerintah akan berupaya untuk membangun rantai pasok yang menghubungkan UMKM dengan usaha besar. Konektivitas ini akan memastikan UMKM dapat memperoleh akses pasar yang lebih luas dan kesempatan untuk berkembang.
Pemerintah menyadari bahwa pendekatan yang tepat untuk memberdayakan UMKM adalah dengan menempatkan mereka dalam perspektif bisnis yang profesional. Hal ini berbeda dengan pendekatan sosial semata, yang menurut Menteri Maman, tidak akan mampu mendorong pertumbuhan UMKM secara signifikan. Pendekatan bisnis yang profesional, berbasis pada ikatan untung rugi dan profesionalisme, akan memberikan landasan yang kuat bagi perkembangan UMKM.
Pentingnya Kemitraan dan Pendekatan Bisnis yang Profesional
Menteri Maman menekankan pentingnya semangat kemitraan dalam pengembangan UMKM. Ia mendorong terciptanya hubungan bisnis yang setara dan saling menguntungkan antara UMKM dan usaha besar. Pendekatan Business to Business (B to B) yang profesional, menurutnya, akan lebih efektif dalam mendorong pertumbuhan UMKM.
Menurutnya, pendekatan CBR lebih efektif daripada CSR dalam mendorong pertumbuhan UMKM. CBR menekankan pada hubungan bisnis yang saling menguntungkan dan profesional, berbeda dengan CSR yang seringkali bersifat filantropi. Dengan pendekatan CBR, UMKM akan terdorong untuk tumbuh dan berkembang secara mandiri dan berkelanjutan.
Maman mengajak semua pihak untuk terlibat aktif dalam memberdayakan UMKM melalui kemitraan dan pendekatan bisnis yang profesional. Ia meyakini bahwa dengan kolaborasi yang kuat dan strategi yang tepat, UMKM dapat menjadi penopang utama perekonomian Indonesia.
Dengan adanya UU Minerba, UMKM memiliki kesempatan untuk berkontribusi lebih besar dalam perekonomian nasional. Namun, keberhasilan ini membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan UMKM itu sendiri. Pendekatan yang tepat, seperti CBR dan kemitraan B to B, akan menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan UMKM di Indonesia.
