Wali Kota Bandung Terpilih Jajaki Kerja Sama KPK Cegah Korupsi
Wali Kota Bandung terpilih, Muhammad Farhan, mengunjungi KPK untuk meminta pendampingan pencegahan korupsi dan menjajaki MoU guna perbaikan tata kelola pemerintahan di Kota Bandung pasca beberapa kasus korupsi yang terjadi.
Wali Kota Bandung terpilih, Muhammad Farhan, mengambil langkah proaktif dalam upaya mencegah korupsi di Kota Bandung. Senin lalu, ia mengunjungi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. Tujuan kunjungannya? Meminta pendampingan langsung dari KPK dan menjajaki kerja sama untuk mencegah praktik korupsi di pemerintahan Kota Bandung.
Langkah Pencegahan Korupsi
Didampingi wakilnya dan beberapa anggota DPRD Kota Bandung, Farhan mengungkapkan niatnya untuk berkonsultasi dan menjajaki penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) terkait Program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Langkah ini merupakan bagian integral dari visi Farhan untuk membangun pemerintahan yang bersih dan transparan.
Keputusan ini didorong oleh rentetan kasus korupsi yang melanda Kota Bandung sejak April 2023. "Sejak bulan April 2023, Kota Bandung terus menerus dilanda kasus korupsi. Tentu saja hal ini juga harus betul-betul kami jadikan sebagai dasar untuk menuju ke arah perbaikan," ujar Farhan. Ia menyadari betapa pentingnya kerjasama dengan KPK untuk mencegah terulangnya kasus serupa.
Dampak Kasus Korupsi terhadap Keuangan Kota Bandung
Akibat dari kasus-kasus korupsi tersebut, laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung mendapatkan status Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Situasi ini semakin mempertegas urgensi pencegahan korupsi. Farhan juga menyoroti penyebaran korupsi yang telah merambah ke sektor swasta, seperti kasus di Kebun Binatang Bandung yang kini dalam tahap penuntutan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dengan pasal tindak pidana korupsi terhadap pihak swasta.
Peran Penting KPK dalam Pencegahan Korupsi
Farhan menekankan pentingnya pengawasan dan supervisi dari KPK, tidak hanya bagi pemerintah, tetapi juga untuk seluruh elemen masyarakat di Kota Bandung. "Jadi artinya koordinasi supervisi pencegahan tindak pidana korupsi menjadi sangat penting tidak hanya untuk pemerintah tetapi juga untuk semua orang yang ada di Kota Bandung," tuturnya. Ia berharap kerja sama dengan KPK akan memberikan dampak signifikan dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel di Kota Bandung.
Kunjungan Wali Kota terpilih ke KPK menandai komitmen kuat dalam memberantas korupsi. Langkah ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam membangun sinergi dengan KPK untuk menciptakan pemerintahan yang bebas dari korupsi.
Harapan untuk Masa Depan
Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan Kota Bandung dapat memperbaiki tata kelola pemerintahannya, meningkatkan kepercayaan publik, dan pada akhirnya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan sejahtera bagi seluruh warganya. Langkah-langkah preventif seperti ini sangat penting untuk mencegah kerugian keuangan negara dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Ke depannya, kolaborasi antara Pemerintah Kota Bandung dan KPK akan terus dipantau dan dievaluasi untuk memastikan efektivitas program pencegahan korupsi. Transparansi dan akuntabilitas akan menjadi kunci keberhasilan upaya ini.
