Wamen PU Dorong PDAM Terapkan Alternatif Pembiayaan untuk Tingkatkan Layanan Air Minum

Wakil Menteri PUPR meminta PDAM di seluruh Indonesia untuk menggenjot alternatif pembiayaan, di luar APBN dan APBD, guna meningkatkan layanan air minum bagi masyarakat dan mencapai target RPJMN 2025-2029.

Jakarta, 15 Februari 2024 - Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Diana Kusumastuti, mendorong Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di seluruh Indonesia untuk lebih aktif mencari alternatif sumber pendanaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan layanan air minum bagi masyarakat dan mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Target tersebut mencakup akses air minum aman untuk 34,15 persen rumah tangga dan cakupan layanan air minum jaringan perpipaan sebesar 38,07 persen. Namun, realitanya cakupan jaringan perpipaan saat ini masih berada di angka 19,76 persen, menyisakan kekurangan sebesar 18,31 persen.

Alternatif Pembiayaan untuk PDAM

Menurut Wamen PUPR, dana yang dibutuhkan untuk mencapai target RPJMN sangat besar. Oleh karena itu, PDAM perlu mengeksplorasi berbagai alternatif pembiayaan, salah satunya skema Business to Business (B to B). "Untuk mencapai target tersebut tentunya membutuhkan dana yang besar, sehingga PDAM harus mulai menerapkan alternatif pembiayaan selain APBN atau APBD seperti skema Business to Business (B to B)," ujar Diana dalam keterangan pers di Jakarta.

Sebagai contoh nyata, Wamen PUPR mengapresiasi pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bandung Timur/Kertasari di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Proyek ini menerapkan skema B to B, merupakan kolaborasi antara Perumda Tirta Air Minum Tirta Rahaja, Pemerintah Kabupaten Bandung, dan PT Moya Indonesia.

SPAM Bandung Timur: Kolaborasi Sukses

Pengembangan SPAM Bandung Timur/Kertasari mencakup rehabilitasi dan pembangunan kapasitas produksi baru dengan total kapasitas 1.100 liter/detik. Selain itu, dibangun juga jaringan distribusi sepanjang 5,7 kilometer yang akan melayani 44.503 sambungan rumah di Kabupaten Bandung dan Kota Bandung. Sumber air berasal dari Intake Kertasari (500 liter/detik) dan uprating IPA Cikoneng (600 liter/detik).

Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum memberikan pendampingan dalam proses transaksi proyek ini. Pembiayaan proyek dilakukan oleh PT Moya Indonesia dengan skema Kontrak Berbayar Angsuran (KBA).

Model Kolaborasi Efektif

Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Raharja, Teddy Setiabudi, menyampaikan terima kasih atas pendampingan teknis dari Kementerian PUPR. Ia optimistis pengembangan SPAM Bandung Timur akan menjadi model kolaborasi yang efektif untuk pembangunan infrastruktur dasar di Indonesia. "Kami yakin keberhasilan pengembangan SPAM Bandung Timur ini tidak hanya meningkatkan cakupan layanan air minum, tetapi juga menjadi model kolaborasi yang efektif pembangunan infrastruktur dasar di Indonesia," katanya.

Wamen PUPR menekankan pentingnya kualitas air yang dihasilkan. "Saya pesan air dari SPAM ini nantinya harus sudah kualitas air minum, bukan hanya kualitas air bersih," tegas Diana. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses air minum yang aman dan berkualitas.

Kesimpulan

Inisiatif Wamen PUPR untuk mendorong PDAM menerapkan alternatif pembiayaan merupakan langkah strategis dalam meningkatkan akses air minum bagi masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan swasta, seperti yang terlihat pada proyek SPAM Bandung Timur, diharapkan dapat menjadi contoh sukses bagi daerah lain dalam mengatasi tantangan pembiayaan infrastruktur air minum.