Wamendagri Tekankan Pentingnya Partisipasi Pemilih dan Netralitas ASN dalam PSU Kabupaten Tasikmalaya
Wamendagri Bima Arya ingatkan pentingnya partisipasi pemilih dan netralitas ASN dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, agar proses demokrasi berjalan lancar.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, menekankan pentingnya menjaga partisipasi pemilih dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Pernyataan ini disampaikannya di Jakarta pada Kamis, 20 Maret, menyusul rencana pelaksanaan PSU tersebut. Beliau juga mengingatkan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) agar proses PSU berjalan lancar dan demokratis.
Bima Arya menjelaskan bahwa sosialisasi yang masif kepada masyarakat merupakan kunci keberhasilan PSU. Tidak hanya penyelenggara pemilu yang bertanggung jawab, tetapi juga seluruh pihak terkait, termasuk Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) setempat dan seluruh aparatur di wilayah tersebut. "Upaya ini tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara, tetapi juga semua pihak termasuk Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) setempat. Aparatur di wilayah membantu mengingatkan, jemput bola, semualah [bergerak]," tegas Wamendagri.
Wamendagri juga menekankan pentingnya fokus pada sosialisasi PSU. Menurutnya, fokus sosialisasi pada PSU akan lebih efektif dibandingkan dengan sosialisasi Pilkada 2024 yang lebih kompleks. "Kalau waktu itu, Pilkada 2024, kan mungkin lebih rumit begitu. Kalau sekarang kan maksudnya bisa lebih fokus untuk melakukan sosialisasi,” ujarnya.
Sosialisasi dan Persiapan PSU
Bima Arya menyampaikan bahwa persiapan PSU di Kabupaten Tasikmalaya sejauh ini berjalan sesuai jadwal. Produksi logistik PSU, meskipun sempat terkendala libur Lebaran, dapat dipenuhi. "Secara keseluruhan on the track ya, timeline-nya masih memungkinkan untuk semuanya tepat waktu,” jelasnya. Selain itu, Wamendagri juga telah mengecek langkah mitigasi bencana di tempat pemungutan suara (TPS).
Pihak keamanan setempat dinilai telah menyusun mitigasi bencana dengan baik, terutama di lokasi yang rawan bencana. Hal ini menunjukkan kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai kemungkinan kendala selama pelaksanaan PSU.
Lebih lanjut, Wamendagri juga menekankan pentingnya memastikan ketersediaan logistik dan kesiapan TPS untuk menghadapi berbagai kemungkinan, termasuk bencana alam. Hal ini penting untuk menjamin kelancaran dan keamanan proses pemungutan suara ulang.
Netralitas ASN dalam PSU
Wamendagri Bima Arya juga menyoroti pentingnya netralitas ASN dalam pelaksanaan PSU. Beliau mengingatkan bahwa keberpihakan ASN kepada salah satu pasangan calon dapat mencemari proses demokrasi yang sedang berjalan. "Saya minta atensi khusus soal [netralitas] ini, undang-undangnya jelas, aturannya jelas, ada pemberian sanksi, teguran lisan, tertulis, pemberhentian, semuanya ada,” tegasnya.
Untuk memastikan netralitas ASN, Wamendagri membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan jika menemukan indikasi keberpihakan aparatur. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan kredibilitas proses PSU. Wamendagri juga mengingatkan agar pelanggaran netralitas tidak terjadi, sehingga mencegah PSU harus dilakukan kembali.
Langkah-langkah pengawasan yang ketat dan partisipasi aktif masyarakat diharapkan dapat memastikan PSU di Kabupaten Tasikmalaya berjalan lancar, demokratis, dan menghasilkan hasil yang sah dan diterima semua pihak. Dengan demikian, proses demokrasi di Indonesia dapat terus berjalan dengan baik dan terjaga.
Wamendagri juga menekankan pentingnya peran serta seluruh elemen masyarakat dalam mengawasi jalannya PSU dan melaporkan setiap pelanggaran yang ditemukan. Transparansi dan akuntabilitas merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan PSU.
