HP Indonesia Dukung Penuh Inisiatif Pemerintah Soal Aturan TKDN
HP Indonesia menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif pemerintah terkait aturan TKDN, bahkan dengan adanya rencana revisi aturan tersebut, sekaligus meresmikan fasilitas perakitan baru di Batam.
Hewlett-Packard (HP) Indonesia secara resmi menyatakan dukungannya terhadap inisiatif pemerintah mengenai aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Direktur Pelaksana HP Indonesia, Juliana Cen, di Batam pada Kamis, 24 April. Peresmian fasilitas perakitan baru HP di Batam menjadi latar belakang penting dari pernyataan dukungan tersebut.
Dukungan HP Indonesia terhadap kebijakan TKDN ini disampaikan di tengah rencana revisi aturan TKDN yang digagas pemerintah. Juliana Cen menegaskan bahwa, terlepas dari perubahan aturan yang akan datang, komitmen HP Indonesia terhadap inisiatif pemerintah tetap teguh. Perusahaan belum merencanakan perubahan strategi bisnis sebagai antisipasi perubahan aturan tersebut. "Jadi, apapun perubahan TKDN, kita tetap mendukung inisiatif pemerintah," ujar Juliana Cen. "Belum ada yang berubah," tambahnya.
Fasilitas perakitan baru HP di Batam, yang dijalankan bermitra dengan PT Sat Nusapersada, memproduksi tiga seri laptop dan printer. Laptop yang diproduksi meliputi HP 240R G9 dengan prosesor Intel Core i3, i5, dan i7. Sementara untuk printer, pabrik ini merakit HP Smart Tank 583 Wireless, HP Smart Tank 523, dan HP Smart Tank 215 Wireless. Tingkat TKDN untuk laptop yang dirakit di Batam mencapai 27 persen, sedangkan printer mencapai 32 persen.
Dukungan HP dan Rencana Revisi Aturan TKDN
Dukungan HP Indonesia terhadap kebijakan TKDN sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menginstruksikan jajaran menteri untuk membuat aturan TKDN yang lebih fleksibel. Presiden Prabowo menekankan perlunya menjaga daya saing industri Indonesia. "Kita harus realistis, TKDN dipaksakan kita akhirnya kalah kompetitif. TKDN fleksibel saja lah," kata Prabowo. Ia bahkan menyarankan agar insentif digunakan sebagai pengganti aturan TKDN yang terlalu ketat. "Mungkin diganti dengan insentif ya. Tolong ya para pembantu saya, para menteri saya, sudahlah realistis, TKDN dibikin yang realistis saja," tambahnya.
Meskipun pemerintah belum merinci sektor industri mana saja yang akan terdampak revisi aturan TKDN, langkah ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk dalam negeri. HP Indonesia, dengan komitmennya terhadap TKDN, tampaknya siap menghadapi perubahan aturan tersebut. Perusahaan melihat pentingnya kolaborasi dengan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan industri teknologi di Indonesia.
Dengan beroperasinya pabrik perakitan baru di Batam, HP Indonesia turut berkontribusi pada peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal. Hal ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada impor, menghemat devisa negara, dan meningkatkan daya saing produk lokal melalui kebijakan TKDN.
Implikasi dan Potensi Ke Depan
Penerapan aturan TKDN memiliki dampak yang luas bagi perekonomian Indonesia. Di satu sisi, aturan ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan industri dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada produk impor. Namun, di sisi lain, aturan yang terlalu ketat dapat menghambat daya saing produk Indonesia di pasar global. Oleh karena itu, revisi aturan TKDN yang lebih fleksibel diharapkan dapat menyeimbangkan kedua kepentingan tersebut.
Langkah HP Indonesia mendukung penuh inisiatif pemerintah ini menunjukkan komitmen perusahaan terhadap perkembangan industri di Indonesia. Dengan adanya fasilitas perakitan baru di Batam, HP Indonesia tidak hanya berkontribusi pada peningkatan TKDN, tetapi juga membuka peluang kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Ke depannya, kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta, seperti yang ditunjukkan oleh HP Indonesia, sangat penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Dukungan HP Indonesia terhadap revisi aturan TKDN yang lebih fleksibel diharapkan dapat menjadi contoh bagi perusahaan-perusahaan lain. Dengan adanya keseimbangan antara peningkatan TKDN dan daya saing, industri dalam negeri dapat tumbuh lebih kuat dan berdaya saing di pasar global. Hal ini akan berkontribusi pada peningkatan perekonomian Indonesia secara keseluruhan.
Keberhasilan implementasi kebijakan TKDN sangat bergantung pada kolaborasi yang erat antara pemerintah dan pelaku industri. Komunikasi yang transparan dan dialog yang konstruktif sangat penting untuk memastikan bahwa aturan TKDN dapat diterapkan secara efektif dan efisien, tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi dan daya saing industri Indonesia.
