150 Personel Kawal Demo Mahasiswa di DPRD Kepri, Tuntutan Efisiensi Anggaran Disorot

Polresta Tanjungpinang mengerahkan 150 personel untuk mengamankan demo mahasiswa yang menyoroti dampak efisiensi anggaran terhadap pendidikan di DPRD Kepri; tuntutan mahasiswa diterima dan akan disampaikan ke pemerintah.

Aksi demonstrasi ratusan mahasiswa dari Tanjungpinang dan Bintan di Kantor DPRD Kepulauan Riau (Kepri), Pulau Dompak, pada Kamis, 20 Februari 2024, dikawal ketat oleh 150 personel gabungan dari Polresta Tanjungpinang dan Satpol PP. Demo ini menyorot dampak efisiensi anggaran pemerintah terhadap sektor pendidikan. Kapolresta Tanjungpinang, Kombes Pol Hamam Wahyudi, menyatakan pengawalan ini sebagai bentuk tanggung jawab kepolisian dalam memfasilitasi penyampaian aspirasi masyarakat.

Demo yang berlangsung kondusif ini difasilitasi kepolisian, memungkinkan mahasiswa menyampaikan orasi dan bertemu langsung dengan pimpinan DPRD Kepri. Kombes Hamam mengapresiasi sikap mahasiswa yang menyampaikan aspirasinya dengan tertib dan damai. Mahasiswa diberi kesempatan berdiskusi langsung dengan perwakilan legislatif di Kantor DPRD Kepri.

"Alhamdulillah, kegiatan demo mahasiswa hari ini berjalan aman dan kondusif hingga selesai," ujar Kapolresta Tanjungpinang di Kantor DPRD Kepri. Pertemuan tersebut menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menyampaikan tuntutan mereka secara langsung kepada wakil rakyat yang dipilih.

Wakil Ketua III DPRD Kepri, Bachtiar, menyatakan bahwa DPRD telah menerima sejumlah tuntutan mahasiswa terkait dampak efisiensi anggaran sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025. DPRD, sebagai lembaga perwakilan rakyat, memiliki tanggung jawab untuk mengawal aspirasi masyarakat, termasuk mahasiswa.

Salah satu tuntutan utama mahasiswa adalah penolakan pemangkasan anggaran prioritas, khususnya di sektor pendidikan. Mahasiswa khawatir kebijakan efisiensi anggaran akan berdampak pada biaya kuliah dan program beasiswa. Mereka meminta pemerintah untuk mempertahankan anggaran pendidikan agar tetap memadai.

"Masalah pendidikan tak usah khawatir, kami akan berkoordinasi dengan Komisi X DPR RI agar anggaran pendidikan sesuai amanat UU minimal 20 persen jangan sampai di otak-atik, kalau perlu ditambah karena ini adalah bagian pokok dari kehidupan berbangsa dan bernegara," tegas Bachtiar.

Bachtiar memberikan klarifikasi terkait kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Ia menjelaskan bahwa efisiensi yang dimaksud pemerintah difokuskan pada pembiayaan dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran atau bersifat pemborosan. Contohnya, efisiensi akan diterapkan pada perjalanan dinas dan pengadaan alat tulis kantor (ATK).

Anggaran pendidikan, menurut Bachtiar, harus tetap dijaga sebesar 20 persen sesuai amanat konstitusi dan Undang-Undang. Hal ini dikarenakan pendidikan merupakan pilar penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah perlu memastikan agar anggaran pendidikan tidak terdampak kebijakan efisiensi.

"Intinya, tuntutan mahasiswa kami terima dan akan diteruskan kepada pemerintah terkait," pungkas Bachtiar, memastikan bahwa aspirasi mahasiswa akan disalurkan kepada pihak yang berwenang.

Secara keseluruhan, demonstrasi mahasiswa di DPRD Kepri berjalan dengan aman dan tertib berkat pengawalan ketat dari aparat keamanan. Tuntutan mahasiswa terkait efisiensi anggaran dan dampaknya terhadap sektor pendidikan telah didengar dan akan ditindaklanjuti oleh DPRD Kepri.