1.944 Usulan Pembangunan di Jakarta Utara Menuju Kota Global

Pemerintah Kota Jakarta Utara menerima 1.944 usulan pembangunan dari masyarakat dalam Musrenbang 2025, yang akan diverifikasi dan diprioritaskan untuk mendukung Jakarta sebagai kota global.

Jakarta, 14 Februari 2024 - Pemerintah Kota Jakarta Utara (Jakut) menerima total 1.944 usulan pembangunan untuk tahun 2025. Usulan-usulan tersebut muncul dari Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Terintegrasi Kelurahan. Jumlah ini mencerminkan partisipasi aktif warga dalam menentukan arah pembangunan daerah.

Dari total usulan, sebanyak 1.560 merupakan usulan untuk pembangunan fisik. Selain itu, terdapat satu usulan non-fisik dan 383 usulan untuk pengadaan barang. Seluruh usulan ini dikumpulkan dari 453 Rukun Warga (RW) di seluruh Jakarta Utara. Wali Kota Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim, menjelaskan proses verifikasi akan dilakukan untuk memastikan usulan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan.

Usulan-usulan ini diawali dari 'Rembuk RW', sebuah proses pengumpulan aspirasi dari tingkat paling bawah. Selanjutnya, lurah setempat memvalidasi dan mengurutkan prioritas usulan, dengan tetap mempertimbangkan rekomendasi dari tim teknis. Proses ini menjamin bahwa usulan yang masuk telah melalui tahap seleksi dan penyesuaian dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

Musrenbang Kecamatan Terintegrasi Kelurahan menjadi wadah penting bagi pemangku kepentingan dan masyarakat Jakarta Utara untuk berkolaborasi. Kegiatan ini memfasilitasi dialog dan diskusi untuk menentukan arah pembangunan yang efektif dan efisien, serta sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat dalam Musrenbang menjadi kunci keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 dalam Musrenbang ini berpedoman pada visi Jakarta sebagai kota global. Tema pembangunan tahun 2026 adalah 'Pemantapan Menuju Kota Global yang Berketahanan, Berkelanjutan dan Inklusi'. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk membangun Jakarta yang modern, tangguh, dan ramah lingkungan.

Lima poin prioritas pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026 juga menjadi acuan utama. Prioritas tersebut meliputi pembangunan infrastruktur dan layanan dasar perkotaan, perbaikan pola aktivitas dan mobilitas, pengembangan kota berorientasi transit, kota berkelanjutan berbasis digital dan komunitas, serta terwujudnya manusia sehat berdaya saing dan setara, dan pemerintahan yang dinamis dan transformatif dalam layanan publik.

Wali Kota Ali Maulana Hakim menekankan pentingnya memastikan seluruh program pembangunan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, baik dari aspek ekonomi, lingkungan hidup, maupun sosial. Dengan demikian, Jakarta dapat mencapai visi sebagai kota global yang berkelanjutan dan inklusif. Proses perencanaan yang melibatkan partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan tersebut.

Usulan-usulan yang masuk dalam Musrenbang ini akan menjadi dasar perencanaan pembangunan Jakarta Utara di tahun 2025. Proses verifikasi dan prioritisasi yang transparan dan partisipatif akan memastikan bahwa pembangunan di Jakarta Utara berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.