424 Honorer Teluk Wondama Berpeluang Ikut Seleksi PPPK 2024

Ribuan tenaga honorer menggelar aksi di depan DPR RI, menuntut perubahan status menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPK) penuh waktu dan mengancam mogok kerja jika tuntutan tak dipenuhi dalam sebulan.

Pemerintah Provinsi Papua Barat tengah mempersiapkan regulasi untuk mengangkat 1.002 tenaga honorer menjadi CPNS dan PPPK pada tahun 2024, setelah melalui serangkaian verifikasi dan validasi data.

Pemerintah Kota Sorong berupaya mengakomodasi 625 honorer daerah lewat jalur PPPK dengan melengkapi berkas administrasi untuk diajukan ke BKN, mengikuti kebijakan pemerintah pusat dalam menyelesaikan permasalahan honorer.

Pemerintah Kota Sorong berupaya mengakomodasi 625 honorer daerah lewat jalur PPPK dengan melengkapi berkas administrasi untuk diajukan ke BKN, mengikuti kebijakan pemerintah pusat dalam menyelesaikan permasalahan honorer.

Pemkab Teluk Wondama menerima 1.318 kuota ASN formasi 2024, terdiri dari PPPK umum, PPPK tenaga kesehatan, dan CPNS, dengan prioritas bagi honorer yang belum lolos seleksi sebelumnya.

Pemerintah Kabupaten Batang mengingatkan tenaga honorer agar memanfaatkan peluang seleksi PPPK yang diperpanjang hingga 20 Januari 2025, dengan fokus pada persyaratan kualifikasi dan batas usia.

Ribuan honorer R2 dan R3 Kota Kendari menggelar aksi demo di DPRD, menolak status PPPK paruh waktu dan menuntut pengangkatan penuh waktu tanpa tes, berharap pemerintah pusat dan daerah memberi solusi.

Pemerintah Kota Batam memastikan tidak ada tenaga non ASN atau honorer yang dirumahkan meskipun ada kebijakan efisiensi APBN dan APBD, berkat keberhasilan seleksi PPPK.

Pemerintah Kabupaten Aceh Besar siap melaksanakan verifikasi PPPK tahap II tahun 2025 sesuai arahan Kemenpan RB, memberikan kesempatan bagi tenaga honorer yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PPPK paruh waktu.

Pemkab Mukomuko, Bengkulu, memberhentikan tenaga honorer non-database BKN sesuai aturan pemerintah, sementara honorer yang lolos seleksi PPPK tahap pertama akan dialihkan menjadi PPPK paruh waktu.

Pemerintah Kota Mataram akan mengangkat tenaga honorer yang gagal tes PPPK menjadi PPPK paruh waktu secara bertahap, mengikuti aturan baru dari Kementerian PANRB, dengan target penyelesaian pada 2025.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) kekurangan 4.750 ASN dan merumahkan tenaga honorer, memicu keresahan dan tuntutan solusi dari DPRD dan tenaga honorer yang terdampak.

DPRD Rejang Lebong, Bengkulu, akan memperjuangkan nasib ratusan PPPK yang gagal seleksi tahun 2024, mengawal aspirasi mereka hingga ke pemerintah pusat setelah menerima keluhan honorer yang telah bertahun-tahun mengabdi.