Abcandra Bantah Isu Suap Pemilihan Pimpinan DPD dan MPR RI

Wakil Ketua MPR RI Abcandra Muhammad Akbar Supratman membantah isu dugaan suap dalam pemilihan pimpinan DPD dan MPR RI periode 2024-2029, menyatakan dukungan yang diterimanya murni suara senator.

Palu, Sulawesi Tengah, 22 Februari 2024 - Wakil Ketua MPR RI, Abcandra Muhammad Akbar Supratman, dengan tegas membantah isu dugaan suap yang menyeret namanya terkait pemilihan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Wakil Ketua MPR RI dari unsur DPD periode 2024-2029. Bantahan tersebut disampaikan langsung oleh Abcandra saat berkunjung ke Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu lalu. Ia menekankan bahwa dukungan yang diterimanya murni berdasarkan suara para senator.

Dalam keterangannya kepada wartawan, Abcandra menyatakan, "Jadi memang ini tidak hanya menjadi isu daerah tapi isu nasional. Saya sampai dengan hari ini masih santai-santai saja karena saya merasa tidak melakukan."

Abcandra menegaskan bahwa proses pemilihan tersebut berjalan berdasarkan dukungan suara yang ia peroleh secara sah. Ia menantang siapapun untuk memeriksa kebenarannya. "Itu bisa dicek dari teman-teman lintas senator," ucapnya.

Menanggapi beredarnya rekaman suara yang mengindikasikan adanya dugaan suap, Abcandra menyatakan tidak akan melaporkan penyebar rekaman tersebut. Dengan tenang ia mengatakan, "Aman, tidak ada."

Sikap Abcandra ini bertolak belakang dengan laporan yang disampaikan oleh mantan staf DPD, Fithrat Irfan, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa, 18 Februari 2024. Irfan melaporkan dugaan suap kepada 95 senator atau anggota DPD terkait pemilihan Ketua DPD periode 2024-2029 dan Wakil Ketua MPR RI dari unsur DPD periode yang sama.

Menurut Irfan, "Indikasinya itu beliau menerima dugaan suap dari untuk kompetisi pemilihan ketua DPD dan wakil ketua MPR unsur DPD. Itu melibatkan 95 orang yang ada, anggota dewan yang ada di DPD dari 152 totalnya."

Irfan menjelaskan bahwa terdapat dugaan sejumlah anggota DPD menerima uang suap sebesar 13 ribu dolar AS. Rinciannya, 5 ribu dolar AS untuk memberikan suara pada pemilihan Ketua DPD, dan 8 ribu dolar AS untuk pemilihan Wakil Ketua MPR dari unsur DPD.

Modus pemberian uang suap yang diungkap Irfan adalah door to door, atau secara langsung dari pintu ke pintu ke setiap ruangan anggota DPD. Laporan ini telah diterima KPK dan tengah dalam proses penyelidikan lebih lanjut.

Abcandra, hingga saat ini, belum memberikan tanggapan resmi terkait detail tuduhan yang dilayangkan oleh Irfan. Namun, penyangkalan tegasnya terhadap isu suap tersebut menjadi poin penting dalam perkembangan kasus ini. Publik kini menunggu hasil penyelidikan KPK untuk mengungkap kebenaran di balik dugaan suap tersebut.

Perkembangan kasus ini terus menjadi sorotan publik, mengingat pentingnya integritas dan transparansi dalam proses pemilihan pimpinan lembaga negara. Kejelasan dan keadilan dalam proses hukum yang sedang berjalan sangat dinantikan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga negara.