Ancaman Sanksi untuk ASN Terlibat Kasus PIP di Cirebon

Sekda Jabar mengancam akan memberikan sanksi, bahkan pemecatan, kepada ASN yang terbukti terlibat dalam kasus dugaan pemotongan dana Program Indonesia Pintar (PIP) di SMA Negeri 7 Cirebon.

Bandung, 18 Februari 2025 - Sebuah kasus dugaan pemotongan dana Program Indonesia Pintar (PIP) di SMA Negeri 7 Cirebon telah menggemparkan Jawa Barat. Bermula dari laporan seorang siswi bernama Hanifah Kaliyah, kasus ini kini tengah diselidiki dan berpotensi berujung pada sanksi tegas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, menyatakan tidak akan ragu menjatuhkan sanksi kepada ASN yang terbukti terlibat, bahkan hingga pemecatan. "Kita lihat dan dalami apakah itu dalam koridor pelanggaran disiplin atau ranah pidana. Kita lihat secara objektif, kalau disiplin itu masih domain Pemda, jika ada pelanggaran hukum nanti domainnya aparat penegak hukum (APH)," tegas Herman dalam pernyataan di Bandung, Selasa lalu.

Meskipun ancaman sanksi tegas telah dilontarkan, Herman menekankan bahwa jenis sanksi yang akan dijatuhkan masih belum dapat dipastikan. Saat ini, Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar tengah melakukan penyelidikan intensif, berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH).

Proses penyelidikan ini akan menentukan jenis sanksi yang akan diberikan, sesuai dengan peraturan pemerintah (PP) yang mengatur tentang pelanggaran ASN. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) akan berperan dalam menjatuhkan sanksi disiplin, sementara APH akan menangani unsur pidana.

"Ada aturan pemerintah yang mengatur tentang disiplin ASN, sanksi hukuman ringan, sedang, dan berat, sampai dengan pemberhentian apabila terbukti ada pelanggaran disiplin berat. Kita lihat objektif jangan menjudge, walaupun indikasi ada, sekarang sedang didalami lebih jauh," jelas Herman.

Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Jawa Barat juga tengah gencar menyelidiki kasus ini. Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan (KCD) Wilayah X Jawa Barat, Ambar Triwidodo, mengungkapkan bahwa tim investigasi telah dibentuk dan berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Kota Cirebon.

Berdasarkan laporan sementara, terungkap dugaan pemotongan dana PIP yang cukup signifikan. Seharusnya setiap siswa penerima dana PIP mendapatkan Rp1,8 juta, namun rata-rata terjadi pemotongan sekitar Rp200.000 per siswa. Dengan total 539 siswa penerima PIP di SMA Negeri 7 Cirebon yang telah dicairkan pada Desember 2024, jumlah kerugian potensial sangat besar.

"Kami akan melaporkan hasil temuan ini ke Dinas Pendidikan dan Inspektorat Jabar," kata Ambar. Selain itu, KCD juga telah menerima laporan dugaan intimidasi terhadap Hanifah, siswi yang berani membongkar kasus ini. Pihak KCD telah melakukan langkah untuk memastikan keamanan dan kenyamanan Hanifah dalam mengikuti kegiatan belajar di sekolah.

"Kami telah mengumpulkan semua guru SMA 7 Cirebon dan meminta mereka tidak merugikan siswa tersebut. Kami menjamin siswa ini dapat mengikuti kegiatan belajar dengan aman," ujar Ambar.

Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan. Penyelidikan yang sedang berlangsung diharapkan dapat mengungkap seluruh fakta dan memberikan keadilan bagi para siswa yang menjadi korban dugaan pemotongan dana PIP. Langkah tegas dari pemerintah daerah dalam memberikan sanksi kepada ASN yang terbukti bersalah juga menjadi penting untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang. Publik menantikan hasil penyelidikan dan proses hukum yang transparan dan adil.