APBN Siap Cadangkan Dana PSU Pilkada 2024 jika APBD Terbatas

Wamendagri memastikan APBN dapat digunakan untuk membiayai PSU Pilkada 2024 di 18 daerah jika APBD mereka terbatas, sesuai amanat UU Pilkada.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk, memberikan kepastian bahwa pemerintah siap menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024. Hal ini disampaikan menyusul adanya 18 daerah yang anggarannya terbatas untuk menggelar PSU setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) 2024. Keputusan ini diambil setelah rapat bersama Komisi II DPR RI dan lembaga penyelenggara pemilu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2).

Ribka menjelaskan bahwa penggunaan APBN dimungkinkan berdasarkan Pasal 166 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada). Pasal tersebut menyebutkan bahwa pendanaan pemilihan dibebankan pada APBD, namun dapat didukung oleh APBN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pelaksanaan PSU Pilkada 2024 tidak akan terhambat oleh kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. "'Iya, itu dimungkinkan oleh amanat undang-undang,' kata Ribka.

Lebih lanjut, Wamendagri menekankan bahwa penggunaan APBN untuk PSU merupakan prioritas dan amanat konstitusi yang wajib dipenuhi. Pemerintah akan memastikan PSU tetap terlaksana di seluruh daerah yang membutuhkan. "'Itu bisa, bisa, ini prioritas dan amanat konstitusi dan wajib yang harus dilakukan, itu bisa dipastikan harus terlaksana,' ujarnya.

Ribka Haluk menjelaskan bahwa mekanisme penggunaan dana APBN akan disimulasikan terlebih dahulu. Pihaknya memiliki waktu 10 hari kerja, terhitung sejak rapat dengan Komisi II DPR RI, untuk mensimulasikan mekanisme tersebut. Koordinasi dengan Kementerian Keuangan juga akan dilakukan untuk memastikan proses berjalan lancar. "'Jadi nanti kami cek dulu selama 10 hari ini mekanismenya seperti apa, kalau memang enggak bisa (APBD) ya baru lah kami akan menempuh mekanisme sumber pembiayaannya dari APBN. Tentu kami akan lakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan karena ini sudah konstitusi,' katanya.

Dari 18 daerah yang membutuhkan dana tambahan untuk PSU, 16 di antaranya merupakan daerah yang gugatannya dikabulkan oleh MK. Dua daerah lainnya memerlukan PSU karena kemenangan kotak kosong. Wamendagri telah menyampaikan permohonan dukungan kepada DPR RI untuk menambah pos APBD bagi daerah-daerah yang minim anggaran. "'Kami mohon dukungan dari DPR RI, kami mendorong supaya ada penambahan pos APBD untuk daerah yang minim untuk pemungutan suara ulang,' kata Ribka.

Sebanyak delapan daerah telah menyatakan kesiapannya secara finansial untuk menggelar PSU. Daerah tersebut adalah Kabupaten Bungo, Bangka Barat, Barito Utara, Magetan, Mahakam Ulu, Kutai Kartanegara, Siak, dan Banggai. Pemerintah akan terus memantau dan memastikan seluruh proses PSU berjalan sesuai aturan dan tepat waktu.

Rapat bersama Komisi II DPR RI membahas secara rinci mengenai kendala anggaran yang dihadapi beberapa daerah dalam pelaksanaan PSU. DPR RI menyatakan dukungannya terhadap upaya pemerintah untuk memastikan PSU Pilkada 2024 berjalan lancar. Dukungan ini mencakup penambahan pos APBD dan kemungkinan penggunaan APBN sebagai alternatif pendanaan. Hal ini menunjukkan komitmen bersama untuk menjaga integritas dan kelancaran proses demokrasi di Indonesia.

Komisi II DPR RI juga akan melakukan pengawasan terhadap proses penggunaan anggaran untuk PSU, baik dari APBD maupun APBN. Hal ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana negara. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan PSU dapat berjalan efektif dan efisien, serta memenuhi prinsip-prinsip demokrasi yang baik.

Pemerintah dan DPR RI berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan anggaran PSU Pilkada 2024 dengan cepat dan tepat. Langkah-langkah yang telah dan akan diambil diharapkan dapat memastikan seluruh proses PSU berjalan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Prioritas utama adalah untuk menjaga integritas proses demokrasi dan memastikan hak konstitusional masyarakat terpenuhi.

Dengan adanya jaminan penggunaan APBN sebagai alternatif pendanaan, diharapkan pelaksanaan PSU Pilkada 2024 dapat berjalan optimal di seluruh daerah yang membutuhkan. Hal ini akan menjamin terselenggaranya pemilihan kepala daerah yang adil, demokratis, dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia.