Arab Saudi, Mesir, dan Negara Arab Bahas Dukungan untuk Palestina

Menteri luar negeri Arab Saudi, Mesir, Yordania, UEA, dan Qatar bertemu di Doha untuk membahas dukungan dunia Arab bagi Palestina, termasuk rencana rekonstruksi Gaza senilai 53 miliar dolar AS.

Pertemuan para menteri luar negeri Arab Saudi, Mesir, Qatar, Yordania, dan Uni Emirat Arab (UEA) di Doha, Qatar pada 12 Maret 2024 menjadi sorotan utama dalam upaya dunia Arab untuk mendukung rakyat Palestina. Pertemuan yang juga dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Hussein Al-Sheikh, ini bertujuan untuk mengkoordinasikan langkah-langkah konkret dalam menghadapi perkembangan terkini isu Palestina. Diskusi difokuskan pada penyelarasan sikap dunia Arab terkait konflik Palestina-Israel dan rencana rekonstruksi Gaza.

Pertemuan tersebut menindaklanjuti hasil KTT darurat Arab di Kairo dan pertemuan luar biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Jeddah. Para menteri membahas strategi untuk mengamankan pendanaan bagi rencana pemulihan dan rekonstruksi Gaza yang ambisius, diperkirakan menelan biaya sekitar 53 miliar dolar AS atau sekitar Rp871,1 triliun. Rencana ini, yang telah disepakati dalam KTT Arab di Kairo, menargetkan pembangunan kembali Gaza tanpa penggusuran penduduk Palestina dan membutuhkan waktu lima tahun untuk implementasinya.

Partisipasi Utusan Khusus AS untuk Timur Tengah dalam pertemuan tersebut menunjukkan upaya diplomasi internasional untuk menyelesaikan konflik. Para menteri luar negeri Arab dan utusan AS sepakat untuk melanjutkan konsultasi dan koordinasi terkait rencana rekonstruksi Gaza. Hal ini menekankan pentingnya kerja sama internasional dalam upaya perdamaian dan pembangunan kembali wilayah yang hancur akibat konflik.

Pertemuan para menteri luar negeri Arab menekankan komitmen mereka terhadap solusi dua negara sebagai jalan menuju perdamaian yang adil dan menyeluruh. Mereka menyerukan gencatan senjata di Gaza dan wilayah Palestina yang diduduki, serta mendesak upaya nyata untuk mencapai perdamaian yang mengakomodasi aspirasi rakyat Palestina untuk meraih kebebasan dan kemerdekaan. Komitmen ini diperkuat dengan rencana rekonstruksi Gaza yang komprehensif, sebuah upaya besar untuk membantu rakyat Palestina membangun kembali kehidupan mereka.

Rencana rekonstruksi Gaza yang ambisius ini merupakan respons terhadap kerusakan besar yang diakibatkan oleh konflik berkepanjangan. Anggaran yang fantastis menunjukkan keseriusan negara-negara Arab dalam mendukung rakyat Palestina. Keberhasilan rencana ini bergantung pada komitmen semua pihak yang terlibat, termasuk negara-negara Arab, dunia internasional, dan tentunya, kerjasama dari semua pihak yang berkonflik.

Pertemuan ini juga menjadi bukti pentingnya koordinasi dan kolaborasi antar negara Arab dalam menyikapi konflik Palestina-Israel. Dengan menyelaraskan sikap dan strategi, negara-negara Arab berharap dapat memberikan dukungan yang lebih efektif bagi rakyat Palestina dan mendorong perdamaian di kawasan tersebut. Dukungan ini bukan hanya berupa bantuan finansial, tetapi juga dukungan diplomatik dan politik.

Penting untuk diingat bahwa rencana rekonstruksi Gaza ini muncul sebagai respons terhadap konflik berkepanjangan dan situasi kemanusiaan yang kritis di wilayah tersebut. Lebih dari 48.500 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, tewas dalam serangan brutal Israel di Gaza sejak Oktober 2023, sebelum gencatan senjata sementara tercapai pada Januari 2024. Tragedi ini telah memicu kecaman internasional dan tuntutan hukum.

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pemimpin otoritas Israel, Benjamin Netanyahu, dan mantan kepala pertahanan, Yoav Gallant, atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza. Selain itu, Israel juga menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ). Tuntutan hukum ini menunjukkan keseriusan pelanggaran hukum internasional yang terjadi selama konflik.

Pertemuan di Doha menekankan kembali penolakan negara-negara Arab terhadap rencana sebelumnya yang diajukan oleh Presiden AS Donald Trump untuk “mengambil alih” Gaza dan merelokasi warga Palestina, yang dianggap sebagai bentuk pembersihan etnis. Pertemuan ini menegaskan kembali komitmen negara-negara Arab untuk mendukung hak-hak rakyat Palestina dan untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan untuk konflik tersebut.

Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan untuk melanjutkan dialog dan memperkuat gencatan senjata, serta bekerja sama dalam menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian di kawasan melalui peningkatan upaya diplomatik dan koordinasi dengan berbagai pihak regional dan internasional. Upaya ini diharapkan dapat membawa perdamaian yang langgeng dan adil bagi rakyat Palestina.