Astacita: Pedoman Musrenbangnas untuk Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan

Kementerian PPN/Bappenas menjadikan Astacita sebagai pedoman dalam Musrenbangnas 2024 untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menegaskan bahwa konsepsi Astacita menjadi pedoman utama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) tahun ini. Hal ini bertujuan untuk memastikan keselarasan kebijakan pembangunan infrastruktur antara pemerintah pusat dan daerah. Musrenbangnas sendiri merupakan rangkaian proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 dan implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Pembangunan infrastruktur yang terencana dan terintegrasi diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menjelaskan bahwa Astacita bukan hanya visi pembangunan semata, melainkan juga panduan konkret dalam Musrenbangnas. "Astacita bukan sekadar visi pembangunan, tetapi juga pedoman dalam Musrenbangnas untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah. Infrastruktur yang kita bangun harus memperkuat konektivitas, mendukung ketahanan pangan dan energi, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat," ujar Menteri Rachmat dalam keterangan resmi di Jakarta.

Pembangunan infrastruktur yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 difokuskan untuk meningkatkan daya saing nasional, menarik investasi, dan memperkuat konektivitas antar wilayah. Hal ini sejalan dengan Trisula Pembangunan yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Salah satu program strategis yang menjadi fokus adalah pembangunan 3 juta unit hunian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal yang layak.

Beberapa proyek infrastruktur prioritas dibahas dalam Pra-Musrenbangnas Bidang Infrastruktur, salah satunya adalah Giant Sea Wall di Pesisir Utara Jawa. Proyek ini bertujuan untuk mengatasi masalah defisit air baku, abrasi pantai, dan penurunan muka tanah. Lebih dari sekadar proyek infrastruktur fisik, Giant Sea Wall juga dipandang sebagai upaya pemulihan lingkungan dan pengembangan ekonomi pesisir yang berkelanjutan.

Pemerintah juga memastikan integrasi Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan agenda RPJMN 2025-2029. Terdapat 77 proyek strategis, termasuk 31 proyek infrastruktur yang mendukung swasembada pangan, energi, dan hilirisasi industri. Integrasi ini bertujuan untuk menciptakan sinergi dan efisiensi dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan infrastruktur.

Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta menjadi kunci keberhasilan pembangunan infrastruktur. "Kami tidak bisa bekerja sendiri. Infrastruktur adalah tulang punggung pembangunan, dan keberhasilannya memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak. Kami berharap hasil diskusi hari ini dapat menjadi landasan yang kuat dalam Musrenbangnas untuk memastikan pembangunan inklusif dan berkelanjutan," tegas Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Dalam konteks pembangunan infrastruktur, sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan menjadi sangat krusial. Pemerintah pusat memiliki peran dalam menetapkan kebijakan dan mengalokasikan anggaran, sementara pemerintah daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek di tingkat lokal. Keterlibatan sektor swasta juga diperlukan untuk menghadirkan inovasi, efisiensi, dan pendanaan tambahan.

Musrenbangnas diharapkan dapat menjadi wadah untuk membahas dan menyepakati prioritas pembangunan infrastruktur yang selaras dengan visi Astacita. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur dapat berjalan efektif dan efisien, serta memberikan dampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat. Proses perencanaan yang partisipatif dan kolaboratif akan memastikan bahwa pembangunan infrastruktur benar-benar berkelanjutan dan inklusif.

Melalui Musrenbangnas, diharapkan tercipta keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Hal ini akan meminimalkan potensi tumpang tindih dan inefisiensi. Dengan demikian, setiap rupiah yang diinvestasikan dalam infrastruktur dapat memberikan dampak optimal bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Kesimpulannya, Astacita menjadi kompas pembangunan infrastruktur Indonesia ke depan. Dengan sinergi dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan swasta, diharapkan pembangunan infrastruktur dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat Indonesia.