Audit Rutin Produsen MinyaKita: Kunci Jaga Kualitas dan Distribusi?

Ekonom CORE Indonesia Eliza Mardian mendorong audit rutin produsen MinyaKita untuk mencegah kecurangan dan memastikan kualitas serta distribusi yang tepat, menyusul temuan minyak goreng takaran kurang dan di atas HET.

Jakarta, 10 Maret 2024 - Temuan minyak goreng MinyaKita dengan takaran kurang dan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) di Pasar Lenteng Agung, Jakarta Selatan, akhir pekan lalu, menyoroti perlunya pengawasan ketat terhadap produsen minyak goreng curah bersubsidi tersebut. Eliza Mardian, peneliti Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, menekankan pentingnya audit rutin sebagai langkah kunci untuk menjaga kualitas dan distribusi MinyaKita.

Pemerintah, menurut Eliza, memiliki tanggung jawab besar dalam mengawasi seluruh produsen MinyaKita. Hal ini mengingat kebijakan pemerintah yang memakloni produksi minyak goreng dari berbagai produsen. "Itu tugasnya pemerintah mengawasi semua produsen MinyaKita karena pemerintah sudah memutuskan ingin maklon minyak dari para produsen. Tentu di balik konsekuensi maklon dari berbagi produsen, sudah harus didesain sistem monitoring dan evaluasinya agar semua sesuai dengan standar dan masyarakat tidak dirugikan," tegas Eliza dalam wawancara dengan ANTARA.

Lebih lanjut, Eliza mendesak penyelidikan tuntas dan penindakan tegas terhadap produsen yang terbukti mengurangi takaran minyak goreng dalam kemasan. Ia menyoroti kemungkinan keterlibatan berbagai pihak dalam praktik kecurangan ini, sehingga perlu ditelusuri hingga ke akarnya. "Jangan sampai hanya sebatas penindakan di level produsennya, tapi juga ke pihak-pihak lain yang juga menikmati hasil dari kecurangan tersebut. Karena ini pastinya saling terkait," tambahnya.

Eliza menyarankan sejumlah perbaikan sistemik dalam tata kelola MinyaKita. Pertama, pengawasan distribusi yang lebih ketat, mulai dari produsen hingga konsumen akhir. Kedua, transparansi dalam penentuan harga dan subsidi. Ketiga, mekanisme verifikasi kualitas dan kuantitas produk yang lebih efektif. Ia juga mendorong terciptanya sistem pelacakan distribusi (traceability) digital untuk memantau pergerakan produk secara real-time.

Evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan dan penyesuaian yang responsif juga perlu dilakukan. Penguatan peran Satgas Pangan dalam monitoring dan penegakan aturan juga menjadi poin penting. "Yang paling penting ada transparansi informasi kepada publik mengenai alokasi dan realisasi subsidi sehingga masyarakat turut memantau karena bagaimana pun MinyaKita ini kan disubsidi dari pemerintah, uang rakyat. Maka harus bisa dipertanggungjawabkan," jelas Eliza.

Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (Simirah), menurut Eliza, masih memiliki keterbatasan. Sistem ini dinilai belum sepenuhnya efektif dalam mengontrol distribusi MinyaKita karena kurangnya pengawasan lapangan, integrasi data real-time, dan cakupan pengecer yang terbatas. Minimnya mekanisme sanksi yang efektif juga menjadi kendala.

Lebih jauh, Eliza menekankan perlunya pembenahan sistem logistik untuk mengatasi disparitas harga antara HET dan harga pasar. Ia menyoroti tingginya ongkos logistik di Indonesia dan menyarankan penggunaan moda transportasi yang lebih efisien, seperti kereta api, untuk menekan biaya distribusi.

Eliza juga mengusulkan agar warung-warung kecil di pemukiman didaftarkan sebagai pengecer resmi MinyaKita dengan proses pendaftaran yang disederhanakan. Insentif, seperti kemudahan akses pasokan dan margin yang lebih baik, perlu diberikan kepada pengecer yang terdaftar. Integrasi seluruh sistem yang dibangun dengan sistem pengaduan masyarakat juga sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan responsivitas.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menemukan adanya MinyaKita yang tidak sesuai takaran dan di atas HET saat inspeksi mendadak di Pasar Lenteng Agung. Mentan meminta tiga perusahaan yang terbukti melanggar untuk disegel dan ditutup.

Kesimpulannya, pengawasan yang ketat dan perbaikan sistemik dalam tata kelola MinyaKita sangat krusial untuk memastikan kualitas, keterjangkauan, dan distribusi yang adil bagi masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci keberhasilan upaya ini.