Bakamla Pimpin Rapat Penguatan Sistem Informasi Keamanan Laut Nasional

Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI menggelar rapat dengan delapan instansi untuk membahas penguatan sistem informasi keamanan dan keselamatan laut nasional yang terintegrasi dan responsif.

Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI menggelar rapat koordinasi penting pada Jumat di Jakarta. Rapat ini melibatkan delapan instansi terkait untuk membahas isu krusial mengenai penguatan sistem informasi keamanan dan keselamatan laut nasional. Rapat dipimpin langsung oleh Direktur Strategi Keamanan Laut Bakamla, Laksamana Pertama (Laksma) Bakamla Dafit Santoso, dan dihadiri oleh perwakilan dari berbagai lembaga pemerintah.

Delapan instansi yang turut serta dalam rapat ini antara lain TNI Angkatan Laut, Direktorat Kepolisian Air dan Udara Polri, Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) dan Kenavigasian Direktorat Jenderal Hubungan Laut Kementerian Perhubungan, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas). Kerjasama antar lembaga ini diharapkan dapat menghasilkan solusi konkret untuk meningkatkan keamanan maritim Indonesia.

Tujuan utama rapat ini adalah untuk mengidentifikasi tantangan dan kelemahan sistem informasi keamanan dan keselamatan laut yang ada saat ini. Harapannya, melalui diskusi yang terbuka dan konstruktif, solusi dan rekomendasi yang efektif dapat dirumuskan untuk memperkuat sistem informasi dan keselamatan laut nasional. Laksma Dafit Santoso menekankan pentingnya kolaborasi antar instansi dalam mencapai tujuan ini. "Dengan adanya diskusi yang konstruktif dan terbuka diharapkan dapat mengidentifikasi tantangan dan kelemahan sistem informasi keamanan dan keselamatan laut yang ada saat ini sehingga dapat dirumuskan solusi rekomendasi untuk penguatan sistem informasi dan keselamatan laut nasional," ujarnya.

Laksma Dafit Santoso menjelaskan pentingnya sistem informasi keamanan dan keselamatan laut nasional yang terintegrasi dan responsif. Sistem yang demikian, menurutnya, akan menjadi tulang punggung dalam pengawasan, deteksi dini, dan respons cepat terhadap berbagai ancaman keamanan dan keselamatan di laut. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan keamanan maritim Indonesia.

Ia menambahkan bahwa instansi-instansi yang memiliki peran penegakan hukum di laut membutuhkan data akurat dan real-time. "Sistem informasi yang terintegrasi dan responsif menjadi tulang punggung dalam pengawasan, deteksi dini, dan respons cepat terhadap berbagai ancaman keamanan dan keselamatan laut," tegas Laksma Dafit. Kebutuhan akan data yang akurat dan cepat ini merupakan suatu keharusan dalam menjalankan tugas penegakan hukum di laut.

Penguatan sistem informasi ini membutuhkan sinergi dan kolaborasi yang erat dari seluruh instansi terkait. Oleh karena itu, rapat lintas kementerian/lembaga ini menjadi sangat penting untuk memastikan terwujudnya sistem informasi yang efektif dan efisien. Dengan adanya koordinasi yang baik, diharapkan dapat meminimalisir potensi konflik dan meningkatkan efektivitas pengawasan di wilayah perairan Indonesia.

Rapat ini juga merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum (KKPH) di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia. Perpres ini menjadi landasan hukum bagi upaya penguatan sistem informasi keamanan dan keselamatan laut nasional.

Salah satu tantangan utama dalam penguatan sistem informasi keamanan dan keselamatan laut adalah integrasi data dari berbagai sumber. Setiap instansi memiliki sistem informasi sendiri, sehingga diperlukan upaya untuk mengintegrasikan data tersebut menjadi satu sistem yang terpadu. Hal ini membutuhkan komitmen dan kerjasama yang kuat dari seluruh instansi terkait.

Selain integrasi data, tantangan lainnya adalah memastikan akurasi dan real-time data. Data yang tidak akurat atau terlambat akan menghambat upaya pengawasan dan penindakan. Oleh karena itu, perlu dikembangkan sistem yang mampu memastikan akurasi dan kecepatan data.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan solusi teknologi yang tepat. Sistem informasi yang terintegrasi harus didukung oleh teknologi yang canggih dan handal. Selain itu, diperlukan juga pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang mengelola sistem informasi tersebut.

Dengan adanya komitmen dan kerjasama dari seluruh instansi terkait, diharapkan penguatan sistem informasi keamanan dan keselamatan laut nasional dapat terwujud. Sistem informasi yang terintegrasi dan responsif akan menjadi kunci dalam menjaga keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia.

Kesimpulannya, rapat koordinasi yang dilakukan Bakamla bersama delapan instansi pemerintah merupakan langkah penting dalam upaya membangun sistem informasi keamanan dan keselamatan laut yang terintegrasi dan responsif. Kerjasama antar lembaga ini diharapkan dapat menghasilkan solusi yang efektif dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan maritim di Indonesia, serta mendukung implementasi Perpres Nomor 59 Tahun 2023.