Banjir Bandarlampung: Infrastruktur Pengendalian Banjir Perlu Perbaikan Serius

Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menyerukan perbaikan infrastruktur pengendalian banjir pascabencana banjir di Bandarlampung yang menelan korban jiwa, menekankan pentingnya penanganan permanen dan kolaboratif.

Banjir Bandarlampung: Infrastruktur Pengendalian Banjir Perlu Perbaikan Serius

Bencana banjir yang melanda Kelurahan Panjang, Kota Bandarlampung, pada Senin dini hari, 21 April 2024, telah mengakibatkan tiga korban jiwa. Peristiwa ini menjadi pengingat pentingnya perbaikan infrastruktur pengendalian banjir di wilayah perkotaan, sebagaimana disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Lampung, Jihan Nurlela. Banjir disebabkan oleh curah hujan tinggi sejak pukul 03.00 WIB, diperparah oleh pasang air laut dan sistem drainase yang tak memadai. Peristiwa ini terjadi di Bandarlampung, Lampung, dan menuntut tindakan segera dan komprehensif.

Menurut Wagub Jihan, banjir merupakan peringatan serius atas lemahnya infrastruktur pengendalian banjir dan dampak buruk eksploitasi lingkungan yang tak terkendali. Ia menekankan perlunya perbaikan sistem secara menyeluruh, bukan hanya penanganan darurat. "Banjir ini adalah peringatan serius terhadap lemahnya infrastruktur pengendalian banjir di wilayah perkotaan, serta dampak buruk dari eksploitasi lingkungan yang tidak terkendali dan butuh perbaikan," ujarnya dalam keterangan resmi.

Langkah-langkah perbaikan yang diusulkan Wagub meliputi penutupan tambang ilegal yang membuang limbah pasir ke aliran air, yang mempercepat sedimentasi dan penyumbatan. Program normalisasi saluran air dan drainase juga akan dipercepat, dengan pendekatan kolaboratif lintas organisasi pemerintah daerah (OPD) dan pemerintah kabupaten/kota. Ini menandai pergeseran dari pendekatan reaktif dan sektoral menuju strategi yang lebih terintegrasi.

Pemerintah Provinsi Lampung telah menginstruksikan seluruh OPD teknis untuk memetakan sistem drainase dan merencanakan penanganan permanen. "Kami perintahkan segera dilakukan, tidak bisa lagi hanya tanggap darurat. Harus tanggap penyebab agar ini bisa teratasi," tegas Wagub Jihan. Selain perbaikan infrastruktur, edukasi kebencanaan dan sistem peringatan dini juga menjadi sorotan penting. Wagub menyoroti perlunya peningkatan sistem informasi publik dan kesiapsiagaan komunitas, mengingat banjir terjadi saat sebagian besar warga masih tertidur.

Pemulihan pascabanjir juga akan dilakukan secara inklusif, termasuk penyesuaian layanan pendidikan. Dinas pendidikan diminta menyiapkan skenario pembelajaran dari rumah sementara waktu, guna memastikan keselamatan anak-anak. "Kita fokus pada keselamatan warga. Kalau perlu, sekolah diliburkan dua sampai tiga hari sambil menunggu kondisi benar-benar aman. Tapi anak-anak tetap belajar dari rumah," jelas Wagub.

Penanganan pascabanjir saat ini melibatkan pengerahan alat berat, personel teknis, relawan, serta unsur TNI dan Polri. Pemerintah Provinsi Lampung juga membuka kanal aduan cepat bagi warga terdampak, untuk pelaporan titik genangan dan hambatan aliran air. Wagub memastikan bahwa penanganan banjir tidak akan berhenti pada tanggap darurat, melainkan akan dilanjutkan dengan penyusunan kebijakan jangka menengah untuk pemulihan lingkungan, audit drainase, dan revisi tata ruang di wilayah rawan bencana.

• Penutupan tambang ilegal yang mencemari aliran air.
• Percepatan program normalisasi saluran air dan drainase.
• Pendekatan kolaboratif lintas OPD dan pemerintah kabupaten/kota.
• Pemetaan sistem drainase dan perencanaan penanganan permanen.
• Peningkatan sistem informasi publik dan kesiapsiagaan komunitas.
• Pemulihan layanan pendidikan yang inklusif.
• Pembukaan kanal aduan cepat bagi warga terdampak.
• Penyusunan kebijakan jangka menengah untuk pemulihan lingkungan, audit drainase, dan revisi tata ruang.

Bencana banjir di Bandarlampung ini menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya investasi dalam infrastruktur pengendalian banjir yang handal dan terintegrasi, serta pentingnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam. Langkah-langkah yang telah dan akan diambil pemerintah diharapkan dapat mencegah kejadian serupa di masa mendatang dan melindungi keselamatan warga.