Banjir di Nias Barat: 1.632 Jiwa Terdampak, Jembatan Ambruk

Banjir akibat hujan deras di Nias Barat, Sumut, telah mengakibatkan 1.632 jiwa dari 408 KK terdampak, kerusakan infrastruktur, dan gagal panen.

Banjir yang melanda empat kecamatan di Kabupaten Nias Barat, Sumatera Utara, pada 5 Maret 2025 telah mengakibatkan dampak signifikan terhadap 1.632 jiwa dari 408 kepala keluarga. Hujan deras dengan intensitas tinggi menyebabkan beberapa sungai meluap, menenggelamkan tujuh desa di Kecamatan Mandrehe, Mandrehe Barat, Moro’o, dan Lahomi. Peristiwa ini menimbulkan kerugian berupa kerusakan infrastruktur dan gagal panen, serta memaksa pemerintah setempat untuk segera melakukan penanganan.

Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) Sumatera Utara mencatat dampak banjir meliputi 33 hektare lahan pertanian gagal panen, satu unit jembatan ambruk di Desa Tuwuna, Kecamatan Mandrehe, dan kerusakan 200 meter jalan penghubung antar desa. Selain itu, 55 unit rumah dilaporkan terendam banjir. Meskipun demikian, berdasarkan laporan yang diterima, tidak ada korban jiwa maupun luka-luka yang dilaporkan, dan tidak ada warga yang mengungsi.

Kejadian ini menjadi sorotan mengingat dampaknya yang cukup luas terhadap masyarakat Nias Barat. Tanggapan cepat dari berbagai pihak, termasuk BPBD Sumut dan pemerintah setempat, menjadi kunci dalam meminimalisir dampak negatif dan membantu warga yang terdampak.

Banjir yang terjadi di empat kecamatan Kabupaten Nias Barat telah mengakibatkan kerugian yang cukup besar. Tujuh desa terdampak, yaitu Desa Tuwuna, Simaeasi, dan Fadorobahili di Kecamatan Mandrehe; Desa Iraonogeba dan Hilidaura di Kecamatan Mandrehe Barat; Desa Hilisoromi di Kecamatan Moro’o; dan Desa Iraonogaila di Kecamatan Lahomi. Kerusakan infrastruktur meliputi ambruknya satu jembatan dan kerusakan jalan sepanjang 200 meter. Gagal panen seluas 33 hektare juga menambah beban bagi para petani di daerah tersebut.

BPBD setempat, bersama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Nias Barat, telah melakukan koordinasi dan pendataan di lokasi kejadian. Survei lapangan telah dilakukan untuk menilai kerusakan dan kebutuhan warga yang terdampak. "BPBD setempat bersama pemangku kebijakan terkait telah melakukan survei ke lapangan dan memberikan bantuan kepada warga," ungkap Kepala Bidang Penanganan Darurat, Peralatan, dan Logistik BPBD Sumut, Sri Wahyuni Pancasilawati.

Bantuan yang diberikan kepada masyarakat masih dalam tahap penanganan dan belum dirinci secara detail. Namun, koordinasi yang baik antar lembaga pemerintah menunjukkan komitmen untuk mengatasi dampak banjir dan membantu pemulihan di daerah terdampak.

Meskipun tidak ada korban jiwa, dampak ekonomi dan sosial dari banjir ini perlu diperhatikan. Gagal panen akan mempengaruhi pendapatan petani, sementara kerusakan infrastruktur akan menghambat aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat. Pemulihan pasca banjir memerlukan upaya yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Sri Wahyuni Pancasilawati menjelaskan bahwa saat ini banjir masih berdampak dan dalam tahap penanganan oleh pemerintah setempat. "Saat ini banjir masih berdampak dan dalam tahap penanganan oleh pemerintah setempat," ujarnya. Proses penanganan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk BPBD setempat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Nias Barat, dan pemerintah desa.

Koordinasi yang efektif antar lembaga menjadi kunci keberhasilan dalam penanganan dampak banjir. Pendataan yang akurat dan distribusi bantuan yang tepat sasaran akan membantu meringankan beban warga yang terdampak. Upaya pemulihan pasca banjir juga perlu direncanakan dengan matang, termasuk perbaikan infrastruktur dan dukungan bagi para petani yang mengalami gagal panen.

Kejadian banjir di Nias Barat ini menjadi pengingat pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana alam. Peningkatan sistem peringatan dini, infrastruktur yang tahan bencana, dan edukasi kepada masyarakat tentang mitigasi bencana sangat penting untuk mengurangi risiko dan dampak kerugian di masa mendatang.

Langkah-langkah konkret seperti pembangunan infrastruktur yang lebih tahan banjir, sistem drainase yang memadai, dan program edukasi bagi masyarakat tentang mitigasi bencana harus menjadi prioritas. Hal ini akan membantu mengurangi risiko dan dampak kerugian di masa mendatang.

Peristiwa ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi antar lembaga pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana. Kerja sama yang efektif dan respon yang cepat akan menentukan keberhasilan dalam penanganan bencana dan pemulihan pasca bencana.

Ke depannya, diharapkan adanya peningkatan koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait untuk meminimalisir dampak bencana serupa di masa mendatang. Evaluasi dan perbaikan sistem penanggulangan bencana juga perlu dilakukan secara berkala untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan bencana.