Bantuan Sosial Aman, Tak Terdampak Efisiensi Anggaran
Menteri Sosial dan Menteri Keuangan memastikan bahwa anggaran bantuan sosial tetap aman dan tidak akan terpengaruh oleh kebijakan efisiensi anggaran pemerintah sebesar Rp306,69 triliun yang dicanangkan Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan efisiensi anggaran negara sebesar Rp306,69 triliun. Namun, kabar baiknya, anggaran bantuan sosial dipastikan aman dan tidak akan terdampak kebijakan ini. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.
Menurut Menteri Saifullah Yusuf, pengurangan anggaran justru menyasar pos-pos lain seperti perjalanan dinas, pengadaan alat tulis kantor, dan berbagai kegiatan seremonial yang tidak langsung berdampak pada masyarakat. Beliau menegaskan bahwa anggaran bantuan sosial untuk tahun 2025 akan dianggarkan sekitar Rp1 triliun hingga Rp1,3 triliun. "Meskipun anggarannya lebih dari Rp1 triliun, namun jumlah pastinya belum diketahui. Kami akan menyesuaikan anggaran jika diperlukan dan mengikuti keputusan Presiden," ujar Yusuf pada hari Kamis lalu.
Yusuf optimistis tidak akan ada pemotongan anggaran bantuan sosial karena program ini sangat berkaitan erat dengan kepentingan publik. Hal senada juga diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dalam sebuah acara di Tangerang, Banten, Kamis lalu, Sri Mulyani memastikan bahwa, "Anggaran untuk bantuan sosial tidak dikurangi. Tidak ada sama sekali pemotongan anggaran di sana."
Efisiensi anggaran yang dicanangkan Presiden Prabowo meliputi pengurangan sebesar Rp256,1 triliun untuk efisiensi belanja kementerian dan lembaga, serta Rp50,59 triliun dari transfer ke daerah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa anggaran negara benar-benar memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Para menteri dan kepala lembaga diminta untuk menyerahkan rencana efisiensi kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan melaporkan persetujuannya kepada Menteri Keuangan atau Direktur Jenderal Anggaran paling lambat 14 Februari 2025. Dengan demikian, masyarakat dapat merasa tenang karena program bantuan sosial tetap berjalan sesuai rencana.
Kesimpulannya, kebijakan efisiensi anggaran pemerintah tidak akan memengaruhi program bantuan sosial. Kedua menteri terkait telah memastikan hal ini, sehingga program perlindungan sosial bagi masyarakat tetap terjaga.