Bapanas Jamin Harga Gabah, Dorong Petani Tingkatkan Produksi

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen (GKP) Rp6.500/kg untuk menjamin kesejahteraan petani dan mencapai swasembada pangan.

Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) berkomitmen menjaga harga gabah kering panen (GKP) untuk mendorong petani meningkatkan produksi dan mencapai swasembada pangan. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, menekankan pentingnya kebijakan harga yang kuat untuk mendukung petani. Pernyataan ini disampaikan dalam diskusi panel di Jakarta, Senin, 3 Februari.

Bapanas menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) GKP sebesar Rp6.500 per kilogram. Kebijakan ini bertujuan memastikan petani menerima harga wajar dan menguntungkan. Ketut Astawa menjelaskan, hitung-hitungan menunjukkan harga tersebut menguntungkan petani, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

Data BPS tahun 2024 menunjukkan petani perorangan tanaman padi yang memanen sendiri memiliki rata-rata nilai produksi Rp26,3 juta dengan biaya produksi Rp15,2 juta. Artinya, pendapatan bersih petani mencapai Rp11,08 juta atau sekitar 72,49% dari biaya produksi. Prestasi ini dicapai dengan produktivitas 46,35 kuintal per hektare.

Sepanjang tahun 2024, rata-rata harga GKP di tingkat petani (berdasarkan data BPS) berada di kisaran Rp6.425 per kg. Harga terendah tercatat pada April (Rp5.686/kg) dan tertinggi pada Februari (Rp7.261/kg). Dengan HPP GKP Rp6.500/kg yang berlaku sejak 15 Januari 2025, pemerintah optimis dapat melindungi kesejahteraan petani.

Peran Bulog juga diperkuat untuk menjamin harga dan akses petani ke pasar. Ketut Astawa menjelaskan penetapan HPP GKP bertujuan agar Bulog dapat berinteraksi langsung dengan petani, memangkas rantai distribusi, dan menyerap GKP jika harga pasar di bawah Rp6.500/kg. Hal ini penting untuk menstabilkan harga dan memberikan kepastian pendapatan petani.

Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk melindungi petani. Seluruh penggiling padi di Indonesia diwajibkan membeli GKP minimal Rp6.500/kg. Pemerintah akan menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk mendukung kebijakan ini. Selain itu, instrumen harga juga mendorong Bulog berinteraksi langsung dengan petani, memperpendek rantai pasok, dan meningkatkan efisiensi distribusi beras.

Kesimpulannya, kebijakan penetapan HPP GKP Rp6.500/kg merupakan strategi pemerintah untuk melindungi petani, menjamin harga gabah yang wajar, dan mendorong peningkatan produksi demi mencapai swasembada pangan. Kebijakan ini dijalankan dengan dukungan Bulog dan regulasi yang akan segera diterbitkan. Semua upaya ini bertujuan untuk memastikan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional.