Bawaslu Bangka Barat Siap Awasi PSU Pilkada 2024 di Desa Sinarmanik

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bangka Barat bersiap mengawasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 di Desa Sinarmanik setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan PSU di empat TPS setempat.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bangka Barat tengah mempersiapkan pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 di Desa Sinarmanik, Kecamatan Jebus. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 24 Februari 2025 yang memerintahkan PSU di empat Tempat Pemungutan Suara (TPS) di desa tersebut menjadi landasan pelaksanaan pengawasan ini. Ketua Bawaslu Bangka Barat, Deni Ferdian, menegaskan kesiapan lembaganya dalam mengawal proses PSU tersebut.

"Kami selalu siap menjalankan tugas dan fungsi sebagai lembaga pengawasan. PSU di empat TPS di Desa Sinarmanik ini merupakan hasil putusan Mahkamah Konstitusi yang harus dilaksanakan," tegas Deni Ferdian di Mentok, Senin.

Bawaslu Bangka Barat menyatakan akan menghormati dan menjalankan putusan MK. PSU akan dilaksanakan di TPS 01, 02, 03, dan 04 Desa Sinarmanik. Sebagai bagian dari persiapan, rapat evaluasi badan adhoc Bawaslu Bangka Barat telah dilaksanakan pada Jumat, 28 Februari 2025.

Salah satu fokus persiapan Bawaslu Bangka Barat adalah menentukan petugas pengawas yang akan bertugas di TPS selama PSU. Belum ada petunjuk teknis resmi mengenai penggunaan petugas pengawas yang sudah ada atau perekrutan petugas baru. "Kami akan melakukan rapat bersama pimpinan Bawaslu terkait pengangkatan petugas pengawas di TPS, apakah mereka akan melaksanakan tugas kembali atau diambilalih oleh Bawaslu kabupaten," jelas Deni.

Meskipun demikian, Deni menekankan pentingnya koordinasi dan soliditas antar petugas pengawas di Kecamatan Jebus, terutama dengan pihak kepolisian dan TNI. Hal ini dianggap krusial mengingat potensi tekanan terhadap petugas pengawas selama PSU cukup besar. "Penguatan koordinasi bersama para petugas pengamanan dan Bawaslu Bangka Barat sangat penting," imbuhnya.

Antisipasi potensi tekanan juga menjadi perhatian Bawaslu Bangka Barat. Lembaga ini berencana mendirikan posko di lokasi PSU mengingat waktu pelaksanaan yang terbatas, hanya 30 hari sejak putusan MK. "Dengan potensi tekanan yang lebih besar, kita harus bisa melakukan antisipasi dari awal agar pengawasan bisa berjalan secara keseluruhan dan sesuai aturan," ujar Deni.

Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin, 24 Februari 2025, memutuskan pelaksanaan PSU di 24 daerah, termasuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat. Putusan ini menjadi dasar pelaksanaan PSU di empat TPS di Desa Sinarmanik, Kecamatan Jebus. Bawaslu Bangka Barat berkomitmen untuk memastikan proses PSU berjalan lancar, jujur, dan adil.

Bawaslu Bangka Barat menyadari pentingnya pengawasan yang ketat dan profesional dalam PSU ini. Dengan mempertimbangkan potensi kerawanan dan tekanan, berbagai strategi antisipasi telah disiapkan untuk memastikan integritas dan kredibilitas proses demokrasi tetap terjaga. Koordinasi yang intensif dengan pihak keamanan dan internal Bawaslu menjadi kunci keberhasilan pengawasan PSU di Bangka Barat.

Proses PSU di Desa Sinarmanik akan diawasi secara ketat oleh Bawaslu Bangka Barat untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai aturan dan menghasilkan hasil pemilu yang sah dan demokratis. Kesiapan Bawaslu dalam hal sumber daya manusia dan strategi pengawasan menjadi faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan PSU ini.

Dengan waktu pelaksanaan yang terbatas, Bawaslu Bangka Barat berupaya maksimal untuk melakukan pengawasan yang efektif dan efisien. Komitmen untuk menjaga integritas pemilu dan memastikan suara rakyat terakomodir dengan baik menjadi prioritas utama dalam pengawasan PSU Pilkada 2024 di Bangka Barat.