Bawaslu Serang Telusuri Dugaan Politik Uang dalam PSU Pilkada

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Serang masih menyelidiki dugaan politik uang yang melibatkan 12 orang dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Serang, dengan terduga pelaku berasal dari Paslon 01.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Serang, Banten, tengah melakukan penelusuran intensif terkait dugaan praktik politik uang dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Serang. Dugaan ini mencuat setelah operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 12 orang di sejumlah kecamatan yang diduga kuat terlibat dalam praktik tersebut. Kejadian ini menimbulkan kekhawatiran akan tergerusnya integritas demokrasi di Kabupaten Serang.

Ketua Bawaslu Kabupaten Serang, Furqon, membenarkan adanya penyelidikan tersebut. "Bawaslu Kabupaten Serang saat ini masih melakukan penelusuran dugaan perkara politik uang. Karena banyak informasi yang masih dibutuhkan," ujar Furqon di Serang, Selasa. Proses penyelidikan ini membutuhkan waktu dan keterangan dari berbagai pihak untuk mengungkap seluruh fakta yang ada.

Penyelidikan yang dilakukan Bawaslu bekerja sama dengan pihak kepolisian dari Polda Banten. Sebanyak 12 orang yang diamankan dalam OTT tersebut saat ini tengah menjalani pemeriksaan. Bawaslu masih memerlukan keterangan tambahan untuk melengkapi bukti dan memperkuat dugaan keterlibatan mereka dalam praktik politik uang tersebut. Hal ini penting untuk memastikan keadilan dan integritas proses demokrasi.

Furqon menegaskan komitmen Bawaslu dalam menyelidiki kasus ini hingga tuntas. Praktik politik uang, menurutnya, merupakan kejahatan yang dapat merusak integritas demokrasi dan harus ditindak tegas. "Politik uang termasuk kejahatan yang merupakan tindak pidana pemilu," tegas Furqon. Bawaslu berkomitmen untuk memastikan Pilkada Serang berlangsung jujur dan adil.

Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Serang diikuti oleh dua pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati. Paslon 01 adalah Andika Hazrumy-Nanang Supriatna, dan Paslon 02 adalah Ratu Rachmatu Zakiyah-Najib Hamas. Proses PSU ini sendiri telah menjadi sorotan publik, dan dugaan praktik politik uang ini semakin menambah kompleksitas situasi.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Bawaslu, ke-12 orang yang terjaring OTT diduga kuat merupakan bagian dari tim Paslon 01. "Nomor 01 semua," ungkap Furqon. Pihak Bawaslu hingga saat ini belum menerima laporan terkait dugaan politik uang yang dilakukan oleh Paslon 02. Hasil pengawasan yang dilakukan juga belum menemukan indikasi serupa dari Paslon 02.

Bawaslu Kabupaten Serang akan terus bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk mengungkap seluruh fakta dan mengumpulkan bukti yang diperlukan. Proses penyelidikan akan dilakukan secara teliti dan profesional untuk memastikan tidak ada pihak yang luput dari tanggung jawab. Hasil penyelidikan akan diumumkan secara transparan kepada publik.

Kasus dugaan politik uang ini menjadi perhatian serius bagi penyelenggara pemilu dan masyarakat. Praktik ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dan merugikan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk berkomitmen menjaga integritas pemilu agar proses demokrasi berjalan dengan baik dan menghasilkan pemimpin yang dipilih secara demokratis.

Bawaslu berharap kasus ini dapat menjadi pembelajaran bagi semua pihak untuk menghindari praktik-praktik yang dapat merusak demokrasi. Pentingnya pengawasan partisipatif dari masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu, termasuk politik uang.

Langkah-langkah pencegahan politik uang perlu diperkuat, baik dari segi regulasi maupun pengawasan. Dengan demikian, diharapkan pemilu di masa mendatang dapat terlaksana dengan lebih jujur, adil, dan demokratis.