Beasiswa Anak Driver Ojol: Alternatif THR atau Masalah Baru?

Beasiswa sebagai Pengganti THR?

Wijayanto berpendapat bahwa pemberian beasiswa pendidikan untuk anak driver ojol, bersama bantuan sembako dan paket Idul Fitri, bisa menjadi solusi yang lebih tepat daripada mewajibkan THR. Menurutnya, mewajibkan THR bagi ojol berpotensi merugikan industri digital nasional. Pasalnya, ojol dikategorikan sebagai mitra kerja, bukan karyawan tetap, sehingga kewajiban pemberian THR menjadi abu-abu.

Ia menekankan pentingnya melihat industri ojek daring tidak hanya sebagai bisnis terpisah, melainkan sebagai integrator dan promotor pertumbuhan ekonomi lainnya, seperti warung makan dan industri kuliner rumahan. Oleh karena itu, kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan kepentingan semua stakeholder: perusahaan ojol, penumpang, driver, dan bisnis yang memanfaatkan jasa ojol.

Dampak Regulasi terhadap Fleksibilitas

Wijayanto memperingatkan bahwa kebijakan seperti mewajibkan THR, menerapkan UMP, membatasi jam kerja, dan mewajibkan asuransi akan menghilangkan fleksibilitas yang menjadi keunggulan model bisnis ojek daring. Hal ini berpotensi menimbulkan kesulitan bagi para mitra driver dan mengancam keberlangsungan hidup perusahaan ojol. Dampaknya pun akan dirasakan oleh penumpang dan bisnis yang bergantung pada layanan ojol.

Ia mengimbau pemerintah untuk menghindari kebijakan populis yang justru bisa mematikan industri ojol yang berperan penting dalam perekonomian. Beasiswa, menurutnya, menawarkan pendekatan yang lebih berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga driver.

Serikat Pekerja Bersikukuh Tuntut THR

Di sisi lain, Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) tetap bersikukuh menuntut regulasi THR untuk ojol. Ketua SPAI, Lily Pujiati, menganggap THR sebagai hak para driver karena adanya hubungan kerja antara platform dan pengemudi, meliputi unsur pekerjaan, upah, dan perintah, sesuai UU No. 13/2003. Menurutnya, THR menjadi tambahan pendapatan penting mengingat tarif yang rendah dan potongan platform yang dianggap memberatkan.

SPAI bahkan berencana melakukan aksi di Kementerian Ketenagakerjaan pada 17 Februari 2025 untuk memperjuangkan tuntutan tersebut. Mereka berharap Kementerian Ketenagakerjaan tegas mewajibkan platform untuk memberikan THR bagi para pengemudi.

Sikap Pemerintah: Mendengarkan Aspirasi

Menanggapi hal ini, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, menyatakan bahwa pemerintah tetap konsisten memberikan perlindungan kepada pekerja online, termasuk ojol. Pemerintah akan mendengarkan aspirasi dari semua pihak, termasuk SPAI dan perusahaan aplikasi.

Indah menekankan pentingnya perusahaan aplikasi juga mendengarkan aspirasi para mitra driver. Pemerintah mendorong perusahaan yang mampu untuk memberikan THR, menunjukkan komitmen untuk melindungi hak-hak pekerja berbasis kemitraan.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Perhubungan telah mendiskusikan pemberian THR keagamaan bagi pekerja layanan berbasis aplikasi pada 24 Januari 2025. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyatakan bahwa perlindungan pekerja aplikasi merupakan bagian dari Asta Cita Presiden.

Kesimpulan

Debat mengenai THR untuk ojol menyoroti kompleksitas perlindungan pekerja di era ekonomi digital. Usulan beasiswa sebagai alternatif THR memunculkan perspektif baru, namun perdebatan tentang hak-hak pekerja dan dampak regulasi terhadap industri masih terus berlanjut. Pemerintah dan seluruh stakeholder perlu mencari solusi yang seimbang, memperhatikan kesejahteraan driver ojol tanpa menghambat pertumbuhan industri digital.