BNN Sebut Penanganan TPPU dari Kasus Narkotika Sangat Menantang

Kepala BNN ungkap tantangan dalam menangani TPPU kasus narkotika, termasuk kendala teknis dan pengejaran aset di luar negeri; kolaborasi antar lembaga jadi kunci.

Badan Narkotika Nasional (BNN) mengungkapkan tantangan besar dalam menangani tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait kejahatan narkotika. Komjen Pol. Marthinus Hukom, Kepala BNN, memaparkan berbagai kendala teknis yang dihadapi, terutama dalam mengejar aset-aset yang disembunyikan pelaku kejahatan. Rapat koordinasi nasional yang digelar Selasa (11/3) di Jakarta menjadi forum untuk membahas permasalahan ini secara mendalam.

Salah satu kendala utama yang dihadapi BNN adalah kesulitan dalam mengejar Daftar Pencarian Orang (DPO) yang seringkali membentuk jaringan baru di luar negeri. Ketiadaan wewenang BNN untuk membekukan aset milik DPO semakin memperumit upaya penegakan hukum. "Namun, tidak ada alasan untuk tidak mengejar DPO yang melarikan diri ke luar negeri, tetapi masih memiliki jaringan di dalam negeri. Mari bekerja keras untuk menghabisi jaringan ini," tegas Komjen Pol. Marthinus.

Permasalahan ini diperparah dengan kompleksitas jaringan internasional yang dimiliki para pelaku kejahatan narkotika. Mereka seringkali memanfaatkan berbagai metode canggih untuk menyembunyikan aset, sehingga membutuhkan kolaborasi dan strategi yang efektif untuk melacak dan menyita aset tersebut. Tantangan ini membutuhkan solusi komprehensif yang melibatkan berbagai pihak terkait.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Asep Nana Mulyana, turut menyoroti tantangan dalam penyitaan aset pelaku kejahatan, khususnya ketika aset tersebut berada di Indonesia, sementara pelaku berada di luar negeri atau kejahatan terjadi di luar negeri. Ia menekankan perlunya penyidik di Indonesia memiliki wewenang yang lebih luas dalam perampasan aset, terlepas dari lokasi pelaku dan kejadian tindak pidana.

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, menekankan pentingnya kolaborasi antarlembaga sebagai strategi kunci dalam memberantas TPPU. PPATK telah menerbitkan Penilaian Risiko Nasional Pencucian Uang (NRA on ML) 2021 yang mengidentifikasi risiko tinggi TPPU dari berbagai tindak kejahatan, termasuk narkotika. Kolaborasi ini dinilai krusial untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

Rapat koordinasi nasional yang diadakan PPATK bertujuan untuk memperkuat sinergi antar lembaga penegak hukum. Diskusi difokuskan pada penerapan kebijakan TPPU tanpa pembuktian tindak pidana asal, strategi perampasan aset, dan optimalisasi koordinasi antar lembaga. Perwakilan dari Mahkamah Agung (MA), Kejaksaan Agung (Kejagung), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan Kantor Komunikasi Kepresidenan turut hadir dalam forum tersebut.

Marthinus berharap sinergitas yang lebih erat antara BNN, PPATK, dan aparat penegak hukum lainnya dapat meningkatkan efektivitas pemberantasan TPPU. Langkah ini merupakan komitmen bersama untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan nasional dari dampak negatif kejahatan keuangan. Dengan kolaborasi yang kuat, diharapkan ruang gerak pelaku kejahatan dapat semakin dipersempit.

Tantangan dalam menangani TPPU dari kejahatan narkotika memang kompleks, namun dengan koordinasi dan kerja sama yang solid antar lembaga penegak hukum, diharapkan upaya pemberantasan TPPU dapat lebih efektif dan optimal. Hal ini penting untuk melindungi perekonomian nasional dan menjaga keamanan negara dari ancaman kejahatan keuangan yang semakin canggih.

Langkah-langkah strategis yang perlu dipertimbangkan antara lain: peningkatan kapasitas penyidik dalam mendeteksi dan melacak aset, perluasan wewenang lembaga penegak hukum dalam menyita aset di luar negeri, dan pengembangan teknologi untuk mendeteksi transaksi mencurigakan. Semua pihak harus bekerja sama untuk mengatasi tantangan ini dan menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih efektif.

Kesimpulannya, pemberantasan TPPU dari kejahatan narkotika membutuhkan komitmen dan kolaborasi yang kuat dari semua pihak. Dengan strategi yang tepat dan sinergitas antar lembaga, diharapkan upaya ini dapat berhasil melindungi stabilitas ekonomi dan keamanan nasional.