BNPB Selesaikan Pendataan Kerusakan Banjir Sukabumi: Ratusan Rumah Rusak, Lima Meninggal

Banjir dan tanah longsor di Sukabumi mengakibatkan ratusan rumah rusak dan lima korban jiwa; BNPB telah menyelesaikan pendataan kerusakan dan mendirikan posko bantuan.

Banjir dan tanah longsor yang melanda Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, telah mengakibatkan kerusakan signifikan pada bangunan rumah dan infrastruktur. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menyelesaikan pendataan kerusakan tersebut, mengungkapkan dampak yang cukup besar bagi masyarakat Sukabumi. Bencana ini terjadi pada belum lama ini, mengakibatkan kerugian materiil dan korban jiwa.

Menurut Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, ratusan rumah mengalami kerusakan dengan berbagai tingkat keparahan. Data yang dikumpulkan oleh tim reaksi cepat BNPB menunjukkan 150 unit rumah rusak ringan, 110 unit rumah rusak sedang, dan 95 unit rumah rusak berat. Selain rumah, infrastruktur publik juga turut terdampak. Kerusakan infrastruktur meliputi tiga jembatan rusak sedang, tiga jembatan rusak berat, satu sarana kesehatan rusak sedang, 27 titik jalan terdampak, dan 16 titik jembatan penghubung antar desa.

Sebagai respons cepat atas bencana ini, berbagai upaya telah dilakukan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sukabumi telah mengerahkan alat berat untuk mempercepat penanganan. BNPB, bersama kementerian terkait dan Pemerintah Kabupaten Sukabumi, telah mendirikan tiga posko darurat: posko utama di Pendopo Pemerintah Kabupaten Sukabumi, posko lapangan di Pelabuhan Ratu, dan posko logistik di Kantor BPBD Kabupaten Sukabumi. Posko-posko ini bertujuan untuk menunjang percepatan upaya tanggap darurat dan pemulihan dampak bencana.

Data kerusakan yang dirilis BNPB menunjukkan skala kerusakan yang cukup luas. Jumlah rumah yang rusak mencapai ratusan unit, dengan rincian kerusakan ringan, sedang, dan berat. Tidak hanya rumah warga, infrastruktur penting seperti jembatan dan jalan juga mengalami kerusakan yang signifikan, mengganggu aksesibilitas dan mobilitas masyarakat. Kerusakan infrastruktur ini membutuhkan penanganan segera untuk memulihkan akses dan konektivitas wilayah yang terdampak.

Prioritas utama saat ini adalah pemulihan infrastruktur yang rusak berat agar akses masyarakat kembali normal. Perbaikan jalan dan jembatan yang rusak akan mempermudah penyaluran bantuan dan mobilitas warga. Selain itu, perbaikan sarana kesehatan juga penting untuk memastikan layanan kesehatan tetap tersedia bagi masyarakat yang membutuhkan.

"Sebagai langkah percepatan penanganan bencana di Kabupaten Sukabumi, Dinas PUPR setempat telah menurunkan alat berat," kata Abdul Muhari dalam keterangannya. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menangani dampak bencana dan memulihkan kondisi wilayah yang terdampak.

Kebutuhan logistik mendesak yang dibutuhkan saat ini meliputi makanan siap saji, air mineral, selimut, matras, alat kebersihan, dan hygiene kit. Bantuan ini terutama ditujukan bagi para pengungsi, baik yang berada di pengungsian resmi maupun yang mengungsi secara mandiri. Penyaluran bantuan logistik yang tepat dan efisien sangat krusial untuk memenuhi kebutuhan dasar para korban bencana.

Abdul Muhari menambahkan bahwa banjir yang merendam belasan desa di 22 kecamatan telah surut. Namun, kondisi tanggap darurat masih diberlakukan di tiga kecamatan yang terdampak tanah longsor: Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kecamatan Simpenan, dan Kecamatan Lengkong. Pemerintah Kabupaten Sukabumi menetapkan status tanggap darurat di tiga kecamatan tersebut untuk memfokuskan upaya penanganan dan pemulihan.

Bencana ini juga mengakibatkan korban jiwa. "Lalu ada lima korban meninggal dunia dan empat dilaporkan hilang dalam upaya pencarian oleh tim SAR gabungan," imbuh Abdul Muhari. Proses pencarian dan penyelamatan masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan untuk menemukan empat orang yang masih dilaporkan hilang.

Kejadian ini menyoroti pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi di Indonesia. Koordinasi dan kolaborasi antara BNPB, pemerintah daerah, dan kementerian terkait sangat penting untuk memastikan respon yang cepat dan efektif dalam penanggulangan bencana dan pemulihan pasca bencana.