BP3MI Imbau CPMI Pahami Tata Cara Kerja Luar Negeri

BP3MI mengimbau calon pekerja migran Indonesia (CPMI) untuk memahami prosedur dan persyaratan sebelum bekerja ke luar negeri guna memastikan perlindungan dan keberhasilan penempatan.

Kepala BP3MI Sulteng, Mustaqim, memberikan imbauan penting bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di Palu pada Kamis (27/2). Imbauan tersebut menekankan perlunya pemahaman mendalam mengenai tata cara dan persyaratan bekerja di luar negeri. Hal ini bertujuan untuk melindungi CPMI dari potensi penipuan dan memastikan keberhasilan penempatan mereka di negara tujuan.

Mustaqim menyoroti maraknya informasi pekerjaan di luar negeri yang berasal dari sumber tidak resmi, seperti calo atau agen yang tidak jelas, bahkan media sosial yang belum terverifikasi. Ia menegaskan pentingnya CPMI memastikan informasi tersebut berasal dari lembaga resmi, terutama lembaga pemerintah, seperti BP3MI. Kehati-hatian ini sangat penting untuk menghindari potensi eksploitasi dan kerugian bagi CPMI.

Lebih lanjut, Mustaqim menjelaskan bahwa pemahaman prosedur penempatan sangat krusial. CPMI harus menyadari berbagai persyaratan, mulai dari kompetensi seperti kemampuan berbahasa asing dan kesiapan mental, hingga aspek administrasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesuksesan bekerja di luar negeri tidak hanya bergantung pada kemampuan teknis, tetapi juga pada kesiapan mental dan adaptasi terhadap budaya yang berbeda.

Menurut Mustaqim, CPMI wajib memahami prosedur penempatan yang meliputi berbagai aspek penting. Salah satu yang ditekankan adalah kompetensi, termasuk kemampuan berbahasa asing yang memadai dan kesiapan mental untuk menghadapi lingkungan kerja yang baru dan berbeda. "Terkadang perbedaan budaya dapat memengaruhi profesionalisme dalam bekerja," ujar Mustaqim, menekankan pentingnya adaptasi budaya bagi keberhasilan penempatan.

Selain kompetensi, aspek administrasi juga menjadi perhatian utama. Undang-undang menetapkan persyaratan usia minimal 18 tahun, serta adanya izin dari suami/istri bagi yang sudah berkeluarga, atau dari orang tua/wali bagi yang belum berkeluarga. Hal ini bertujuan untuk melindungi CPMI dan keluarga mereka, serta memastikan kepastian hukum dalam proses penempatan.

Setelah memenuhi persyaratan administrasi, CPMI wajib membawa dokumen-dokumen tersebut ke BP3MI untuk diverifikasi. Verifikasi ini bertujuan untuk memastikan keabsahan dokumen dan melindungi CPMI dari potensi penipuan. Proses verifikasi meliputi pemeriksaan kontrak kerja, keabsahan perusahaan pemberi kerja, kondisi kesehatan CPMI, dan kompetensi yang dimiliki.

BP3MI juga memastikan bahwa kontrak kerja dengan perusahaan pemberi kerja sah dan tempat kerja sesuai dengan yang dijanjikan. Keadaan kesehatan CPMI juga diperiksa untuk memastikan mereka layak bekerja di luar negeri. Semua proses ini bertujuan untuk memberikan perlindungan maksimal bagi CPMI yang bekerja di luar negeri.

Mustaqim menegaskan bahwa seluruh proses tersebut bertujuan untuk melindungi CPMI yang bekerja di luar negeri. Dengan memahami prosedur dan memenuhi persyaratan, CPMI akan mendapatkan perlindungan hukum dan bantuan dari negara. BP3MI berperan penting dalam memastikan hal ini terwujud.

Setelah melewati semua tahapan dan dinyatakan memenuhi syarat, CPMI yang siap berangkat akan mendapatkan Elektronik Tanda Migran Indonesia (ETMI). ETMI merupakan tanda pengenal bagi pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri, dan berfungsi sebagai identitas resmi mereka selama bekerja di luar negeri. ETMI ini menjadi bukti bahwa mereka telah melalui proses penempatan yang resmi dan terlindungi oleh negara.

Dengan adanya ETMI, CPMI akan lebih mudah mendapatkan bantuan dan perlindungan dari pemerintah Indonesia jika menghadapi masalah di negara tujuan. ETMI juga memudahkan proses monitoring dan pengawasan terhadap pekerja migran Indonesia oleh BP3MI.

Kesimpulannya, BP3MI menekankan pentingnya pemahaman prosedur dan persyaratan bagi CPMI sebelum bekerja ke luar negeri. Dengan memahami hal ini, CPMI dapat terhindar dari potensi penipuan dan mendapatkan perlindungan maksimal dari negara selama bekerja di luar negeri.