BPJS Kesehatan dan DPRD Banyuasin Jamin Optimalisasi Program JKN Menuju UHC
BPJS Kesehatan Cabang Palembang dan DPRD Banyuasin berkolaborasi untuk mengoptimalkan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) demi mempertahankan status Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.
Palembang, 6 Februari 2025 - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Palembang dan DPRD Banyuasin, Sumatera Selatan, menggelar rapat koordinasi untuk memastikan optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan keberlanjutan status Universal Health Coverage (UHC). Pertemuan ini menandai komitmen bersama untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh warga Banyuasin.
Kerja Sama Demi Kesehatan Warga Banyuasin
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palembang, Edy Surlis, menjelaskan audiensi ini sebagai bentuk nyata dukungan terhadap program pemerintah. Selain itu, pertemuan ini juga bertujuan memperkuat kerja sama antara DPRD, Pemerintah Daerah (Pemda) Banyuasin, dan BPJS Kesehatan. Fokus utama diskusi meliputi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, perluasan cakupan peserta JKN, penganggaran program, dan keberlanjutan UHC hingga tahun 2025.
Data per 1 Februari 2025 menunjukkan capaian luar biasa. Sebanyak 852.605 jiwa di Kabupaten Banyuasin telah terdaftar sebagai peserta JKN, mencakup 98,35 persen dari total penduduk. Peserta terdiri dari penerima bantuan iuran (PBI) yang didanai pemerintah pusat dan daerah, serta peserta non-PBI. Status UHC diraih jika pemerintah daerah mampu menjamin kesehatan seluruh warganya secara gratis.
Edy Surlis menekankan pentingnya dukungan DPRD Banyuasin untuk mempertahankan predikat UHC. Hal ini memastikan seluruh masyarakat Banyuasin tetap mendapatkan perlindungan kesehatan yang memadai. Komitmen ini menjadi kunci keberhasilan program JKN di masa mendatang.
DPRD Banyuasin Siap Dukung Penuh Program JKN
Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin, Abdul Rais, menyatakan pertemuan ini sebagai bentuk pengawasan dewan, khususnya Komisi IV, terhadap pelaksanaan Program JKN. Beliau menegaskan bahwa kesehatan dan pendidikan menjadi prioritas utama DPRD Banyuasin. Oleh karena itu, DPRD siap berkolaborasi dengan BPJS Kesehatan dalam hal penganggaran dan edukasi program hingga ke tingkat desa.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Banyuasin, Darwani, menambahkan bahwa Komisi IV memiliki kewenangan mengawasi penyelenggaraan program kesehatan di daerah, termasuk Program JKN. Pihaknya berkomitmen untuk memastikan Pemerintah Kabupaten Banyuasin mempertahankan dan meningkatkan status UHC yang telah diraih, serta memastikan manfaatnya dirasakan masyarakat.
Langkah-Langkah Strategis Menuju UHC yang Berkelanjutan
Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan untuk beberapa langkah strategis. Pertama, peningkatan kualitas layanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang ada. Kedua, perluasan cakupan kepesertaan JKN, terutama di daerah terpencil. Ketiga, optimalisasi penganggaran program JKN dari APBD Kabupaten Banyuasin. Terakhir, peningkatan edukasi dan sosialisasi program JKN kepada masyarakat.
Dengan sinergi yang kuat antara BPJS Kesehatan dan DPRD Banyuasin, diharapkan Program JKN akan semakin optimal dan memberikan dampak positif bagi kesehatan masyarakat Kabupaten Banyuasin. Keberlanjutan UHC menjadi bukti nyata komitmen bersama dalam mewujudkan Indonesia yang sehat.
Kesimpulan
Kerja sama antara BPJS Kesehatan dan DPRD Banyuasin dalam mengoptimalkan Program JKN merupakan langkah penting dalam mempertahankan dan meningkatkan status UHC di Kabupaten Banyuasin. Komitmen bersama ini menjanjikan akses kesehatan yang lebih baik bagi seluruh warga Banyuasin di masa mendatang.