BPJS Ketenagakerjaan Pasaman Bayar Klaim Rp44 Miliar di 2024
BPJS Ketenagakerjaan KCP Pasaman telah membayarkan klaim sebesar Rp44,1 miliar kepada 2.929 peserta pada tahun 2024, mencakup berbagai program jaminan sosial, dan menunjukkan peningkatan partisipasi dari sektor pemerintahan nagari.
BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pembantu (KCP) Pasaman, Sumatera Barat, mencatat pembayaran klaim mencapai Rp44,1 miliar sepanjang tahun 2024. Jumlah ini disalurkan kepada 2.929 peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan KCP Pasaman, M Yasir Ginting, mengungkapkan total pembayaran klaim mencapai Rp44.125.854.010. Pembayaran mencakup berbagai program, termasuk jaminan hari tua, kecelakaan kerja, pensiun, kematian, kehilangan pekerjaan, dan beasiswa anak. Keberhasilan ini menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat Pasaman terhadap program BPJS Ketenagakerjaan.
Saat ini, tercatat 17.375 peserta aktif di KCP Pasaman. Peserta terbagi dalam tiga segmen: pekerja penerima upah (5.442 orang), bukan penerima upah (4.828 orang), dan sektor jasa konstruksi (7.105 orang). Iuran terbesar berasal dari segmen pekerja penerima upah, yaitu sekitar Rp8,5 miliar, diikuti bukan penerima upah (Rp412 juta) dan jasa konstruksi (Rp183 juta).
M Yasir Ginting menambahkan bahwa partisipasi dari aparatur pemerintahan nagari di Kabupaten Pasaman sangat meningkat. Hal ini terlihat dari kunjungannya ke berbagai nagari, yang menunjukkan keinginan kuat perangkat nagari untuk mengikuti seluruh program BPJS Ketenagakerjaan. Sebelumnya, banyak yang hanya memahami program jaminan kecelakaan kerja dan kematian.
Setelah sosialisasi lebih lanjut mengenai program jaminan hari tua dan pensiun, minat perangkat nagari meningkat signifikan. Mereka termotivasi oleh manfaat jangka panjang yang mirip dengan program pensiun ASN. "Pertimbangan mereka cukup logis. Mereka juga ingin seperti aparatur sipil negara atau ASN yaitu ada yang akan diterima setelah pensiun nantinya," jelas Yasir.
Tingginya animo ini berimbas pada desakan sejumlah nagari kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat (DPM) dan pemangku kepentingan terkait untuk menerbitkan surat edaran (SE). SE ini diharapkan menjadi payung hukum bagi pemerintahan nagari untuk mengalokasikan anggaran premi jaminan pensiun dan hari tua dalam APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa).
Kesimpulannya, BPJS Ketenagakerjaan KCP Pasaman menunjukan kinerja positif dengan pembayaran klaim yang signifikan dan peningkatan partisipasi peserta, khususnya dari sektor pemerintahan nagari di Kabupaten Pasaman. Hal ini menunjukkan keberhasilan sosialisasi dan manfaat program jaminan sosial bagi masyarakat.