BPK Temukan Risiko Anggaran BNPT 2024: Pinjaman Luar Negeri dan Realisasi Belanja Rendah
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengidentifikasi sejumlah risiko dalam anggaran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) 2024, terutama terkait pinjaman luar negeri, realisasi belanja rendah, dan Pemilu/Pilkada serentak.
Jakarta, 6 Februari 2025 - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan beberapa risiko dalam pelaksanaan anggaran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tahun 2024. Temuan ini diungkap Anggota I BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana, dalam entry meeting pemeriksaan Laporan Keuangan (LK) BNPT 2024 di Bogor, Jawa Barat.
Beberapa risiko utama yang diidentifikasi BPK meliputi pengelolaan pinjaman luar negeri dan hibah, dampak penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak terhadap anggaran, serta mekanisme Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA). Hal ini disampaikan langsung oleh Nyoman Adhi Suryadnyana dalam keterangan resminya.
Realisasi Anggaran BNPT 2024
Data dari Monitoring Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (MonSAKTI) Kementerian Keuangan per 3 Januari 2025 menunjukkan realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) BNPT mencapai Rp1,78 miliar. Sementara itu, realisasi anggaran belanja BNPT 2024 baru mencapai Rp456,22 miliar, atau sekitar 55 persen dari total anggaran sebesar Rp827,14 miliar.
Rendahnya realisasi belanja ini terutama disebabkan oleh belum terealisasinya dana pendamping pinjaman luar negeri. Meskipun demikian, BPK tetap mengapresiasi sejumlah prestasi BNPT sepanjang tahun 2024, termasuk penghargaan K/L Awards untuk kategori "Kolaborasi dan Kemitraan", serta keberhasilan program pencegahan ekstremisme dan pengamanan objek vital.
Fokus Pemeriksaan dan Peran APIP
Pemeriksaan LK BNPT 2024 difokuskan pada belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, aset tetap, dan kas. BPK juga menekankan pentingnya peran Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mengawal proses perbaikan berkesinambungan. Kerjasama dan koordinasi yang intensif antar kementerian dan lembaga, seperti BNPT dan Polri, dinilai sangat krusial dalam memberantas terorisme di Indonesia.
AstaCita dan Harapan Presiden
Tahun 2024 dijadikan baseline dalam implementasi AstaCita, yang mencakup delapan misi penting di berbagai sektor seperti ideologi, pertahanan, pendidikan, dan ekonomi. Tujuannya adalah mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Hal ini sejalan dengan harapan Presiden Prabowo, agar hasil pemeriksaan BPK dapat mengarahkan belanja negara untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, menarik investasi, serta memperkuat pertahanan dan keamanan nasional.
Kesimpulannya, meskipun BNPT menunjukkan beberapa capaian positif, BPK telah mengidentifikasi sejumlah risiko dalam pengelolaan anggaran 2024 yang perlu mendapat perhatian serius. Perbaikan tata kelola dan kerjasama antar lembaga menjadi kunci untuk memastikan efektivitas anggaran BNPT dalam upaya penanggulangan terorisme di Indonesia.
"Kerjasama dan koordinasi yang intensif antara kementerian dan lembaga terkait, seperti BNPT dan Polri, sangat penting dalam memberantas terorisme di Indonesia," ungkap Nyoman Adhi Suryadnyana.