BPS dan Pemprov Papua Barat Daya Sepakat Wujudkan Satu Data untuk Pembangunan

Badan Pusat Statistik (BPS) Papua Barat Daya dan Pemprov Papua Barat Daya menjalin kerja sama untuk mewujudkan satu data guna mendukung pembangunan di provinsi termuda tersebut.

Badan Pusat Statistik (BPS) Papua Barat Daya dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) resmi bekerja sama untuk mewujudkan satu data yang terintegrasi. Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pada Kamis, 15 Mei 2024, di Sorong, Papua Barat Daya, di sela-sela Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).

Kesepakatan ini bertujuan untuk menyediakan data statistik yang akurat dan berkualitas guna mendukung perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di provinsi ke-38 Indonesia tersebut. Kepala BPS Papua Barat Daya, Merry, menjelaskan bahwa BPS berkomitmen aktif berperan dalam menyediakan data konkret untuk perumusan program strategis pembangunan. Hal ini sejalan dengan mandat BPS sebagai lembaga pemerintah independen.

MoU ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara BPS dan Pemprov PBD dalam pengelolaan data. Dengan data yang terintegrasi, diharapkan perencanaan pembangunan di Papua Barat Daya dapat lebih efektif dan tepat sasaran, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Kepala BPS Papua Barat Daya, Merry, menyampaikan bahwa data statistik yang berkualitas sangat krusial untuk pembangunan. Data yang dihasilkan BPS meliputi berbagai indikator makro ekonomi, seperti inflasi, nilai tukar petani, kepariwisataan, ekspor impor, dan transportasi. Semua data ini dipublikasikan setiap bulan dan dapat diakses melalui situs web BPS.

Lebih lanjut, Merry mengungkapkan rasa terima kasih kepada Gubernur Papua Barat Daya atas kesediaannya menandatangani MoU ini. Ia berharap kerja sama ini akan terimplementasi dengan baik melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov PBD. Implementasi yang efektif akan memastikan data sektoral yang ada di OPD dapat dioptimalkan untuk pembangunan.

Kerja sama ini sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. BPS, sebagai pembina data sektoral, akan aktif membina statistik sektoral di OPD Pemprov PBD. Tujuannya adalah untuk memastikan data yang konsisten dan terintegrasi, sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat dan efektif.

Salah satu poin penting dalam MoU ini adalah peran BPS dalam pembinaan statistik sektoral di OPD Pemprov PBD. BPS akan memberikan bimbingan teknis dan pelatihan kepada OPD agar dapat mengelola data dengan baik dan sesuai standar. Hal ini penting untuk memastikan kualitas dan akurasi data yang digunakan dalam perencanaan pembangunan.

Dengan adanya pembinaan dari BPS, diharapkan OPD dapat menghasilkan data yang konsisten dan terintegrasi. Data yang berkualitas dan terintegrasi akan sangat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat dan efektif dalam pembangunan Papua Barat Daya. Proses pengambilan keputusan yang lebih baik akan berdampak pada efisiensi anggaran dan pencapaian target pembangunan yang lebih optimal.

Selain itu, ketersediaan data yang akurat dan terintegrasi juga akan memudahkan dalam melakukan monitoring dan evaluasi program pembangunan. Dengan demikian, pemerintah dapat dengan mudah memantau kemajuan program dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Hal ini akan memastikan bahwa pembangunan di Papua Barat Daya berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, kerja sama antara BPS dan Pemprov PBD dalam mewujudkan satu data merupakan langkah strategis dalam mendukung pembangunan di Papua Barat Daya. Dengan data yang akurat, terintegrasi, dan mudah diakses, diharapkan pembangunan di provinsi termuda ini dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Kerja sama ini juga diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia dalam membangun sistem satu data yang terintegrasi dan efektif.