Bupati Bangka Tengah Rapat Koordinasi: Kebijakan Non-ASN, Efisiensi Anggaran, dan Temuan BPK

Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman, menggelar rapat koordinasi membahas kebijakan Non-ASN, efisiensi anggaran, dan tindak lanjut temuan BPK, demi pemerintahan yang akuntabel.

Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman, memimpin rapat koordinasi pada Rabu, 27 Maret 2024, di Koba, Bangka Belitung. Rapat tersebut melibatkan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membahas tiga program strategis: kebijakan Non-ASN, efisiensi anggaran, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan interim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pembahasan difokuskan pada pengambilan keputusan terkait kebijakan Non-ASN, langkah-langkah solutif untuk permasalahan yang dihadapi, serta pemantauan perkembangan efisiensi anggaran. Bupati menekankan pentingnya komitmen bersama dalam menjalankan program-program strategis ini demi kemajuan daerah.

"Ada tiga program penting yang kita bahas dan butuh komitmen bersama untuk menjalankannya," ujar Bupati Algafry Rahman dalam keterangannya.

Terkait kebijakan Non-ASN, Bupati Algafry menyatakan bahwa Pemkab Bangka Tengah akan mengikuti aturan yang berlaku dan memastikan semua kebijakan tetap berada dalam koridor hukum. Pemerintah daerah berkomitmen mengakomodir Non-ASN selama tidak melanggar aturan yang ada. Kebijakan solutif akan segera disusun setelah adanya aturan resmi terkait Non-ASN.

"Selama tidak melanggar aturan, kita tetap akan mengakomodir non ASN. Kemudian nanti jika sudah ada aturan terkait hal tersebut, kita akan membuat kebijakan-kebijakan solutif," jelasnya.

Bupati Algafry juga menekankan pentingnya efisiensi anggaran. Ia menginstruksikan seluruh kepala OPD untuk mengikuti ketentuan efisiensi dan menyampaikan laporan secara berkala. Pemantauan penggunaan anggaran dilakukan untuk memastikan tidak ada hambatan dalam pelaksanaan program penting bagi masyarakat.

"Untuk efisiensi anggaran, saya sampaikan kepada seluruh kepala OPD agar dapat diikuti ketentuan efisiensinya. Selain itu, kami instruksikan agar pelaporan efisiensi anggaran dapat disampaikan agar kita semua bisa memantau penggunaannya," tegasnya. Ia menambahkan bahwa koordinasi dan keterbukaan dalam pelaporan sangat penting untuk mencegah kendala anggaran.

Rapat koordinasi juga membahas hasil pemeriksaan interim BPK di lingkungan Pemkab Bangka Tengah. Bupati Algafry menyatakan bahwa temuan administratif yang ada akan ditindaklanjuti dengan serius. Pemkab Bangka Tengah berkomitmen untuk menciptakan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan.

"Apa yang menjadi catatan dari BPK tentu kita sikapi dengan serius untuk menciptakan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan," kata Bupati. Ia menambahkan bahwa temuan tersebut akan segera diselesaikan dan dilengkapi, serta dipantau oleh pimpinan.

Pemkab Bangka Tengah berkomitmen untuk menyelesaikan temuan BPK dan meningkatkan akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa program-program pembangunan dapat berjalan lancar dan bermanfaat bagi masyarakat Bangka Tengah.