China Larang Utang Tersembunyi: Langkah Tegas Atasi Risiko Fiskal

Pemerintah China melarang penerbitan "hidden debt" baru dan mengalokasikan dana besar untuk mengatasi risiko fiskal yang ditimbulkan oleh utang pemerintah daerah.

Pemerintah China mengambil langkah tegas untuk mengatasi masalah "hidden debt" atau utang tersembunyi. Pada pembukaan Sidang Kongres Rakyat Nasional (NPC) di Beijing, Rabu (5/3), Perdana Menteri Li Qiang mengumumkan larangan penerbitan utang tersembunyi baru. Langkah ini diambil untuk mencegah penyimpangan kebijakan dan bahaya moral yang ditimbulkan oleh praktik tersebut. Larangan ini akan diterapkan dengan aturan yang ketat.

Sidang NPC merupakan bagian dari rangkaian sidang parlemen "Dua Sesi" yang berlangsung dari 4 hingga 11 Maret 2025. Dalam sidang ini, pemerintah China membahas laporan kerja pemerintah pusat tahun 2024 dan menetapkan rencana kerja untuk tahun 2025. Pengumuman larangan "hidden debt" menjadi salah satu poin penting dalam rencana kerja pemerintah tersebut.

Utang tersembunyi, yang secara sederhana diartikan sebagai pinjaman yang menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi tidak diungkapkan kepada publik atau kreditor lain, telah menjadi perhatian serius. Utang ini sering kali tidak tercatat dalam neraca resmi pemerintah, menimbulkan risiko fiskal yang signifikan bagi perekonomian China.

Pemerintah China tidak hanya melarang penerbitan "hidden debt" baru, tetapi juga mengambil beberapa langkah konkrit lainnya. Mereka akan meningkatkan sistem pemantauan utang daerah dan sistem indikator risiko utang pemerintah. Selain itu, pemerintah berencana mendirikan lembaga jangka panjang untuk pengawasan terpadu atas utang pemerintah daerah.

Untuk membantu mengatasi risiko utang pemerintah daerah yang sudah ada, NPC telah menyetujui pembiayaan sebesar 6 triliun yuan (sekitar Rp13,58 kuadriliun) dalam bentuk obligasi pemerintah khusus. Dana ini akan digunakan untuk mengganti "hidden debt" yang sudah ada. Sebesar 2 triliun yuan (sekitar Rp4,5 kuadriliun) dari dana tersebut telah dialokasikan pada tahun 2024.

Perdana Menteri Li Qiang menegaskan bahwa pemerintah pusat akan secara tegas menegakkan larangan penggunaan badan usaha dan lembaga publik untuk mengumpulkan "hidden debt" baru. Transformasi badan usaha tersebut menjadi platform pembiayaan dalam bentuk apa pun dan pendirian platform pembiayaan baru juga akan dilarang.

Pemerintah China juga berupaya mengatasi risiko gagal bayar utang perusahaan properti. Langkah-langkah yang diambil termasuk meningkatkan pinjaman untuk proyek-proyek properti yang sehat dan memperluas cakupan dan fungsi mekanisme koordinasi untuk pembiayaan properti perkotaan.

Dukungan finansial juga akan diberikan kepada platform pembiayaan pemerintah daerah untuk pelunasan utang, pertukaran, dan restrukturisasi. Pemerintah juga mendorong transformasi berbasis pasar dan penanggulangan risiko utang.

Pada akhir 2024, utang pemerintah pusat yang belum lunas tetap berada dalam batas anggaran yang disetujui oleh NPC, yaitu sebesar 35,20 triliun yuan (sekitar Rp79 kuadriliun), dengan total mencapai 34,57 triliun yuan (sekitar Rp80 kuadriliun). Sementara utang pemerintah daerah yang belum lunas juga berada dalam batas anggaran yang disetujui oleh NPC, dengan total mencapai 4,75 triliun yuan (sekitar Rp10 kuadriliun), termasuk utang yang dikeluarkan untuk mengganti "hidden debt" yang belum lunas.

Pemerintah China juga berkomitmen untuk mendukung sektor swasta. Langkah-langkah yang akan diambil termasuk menerapkan kebijakan untuk memacu pertumbuhan sektor swasta, melindungi hak dan kepentingan perusahaan swasta dan pengusaha sesuai dengan hukum, dan mendukung individu yang bekerja sendiri dalam mengembangkan bisnis.

Inisiatif khusus akan diluncurkan untuk mengatur penegakan hukum terkait perusahaan. Pemerintah tegas untuk mencegah hukum lintas yurisdiksi dan yang tidak sah yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. "Kami juga akan mendukung individu yang bekerja sendiri dalam mengembangkan bisnis. Inisiatif khusus akan diluncurkan untuk mengatur penegakan hukum terkait perusahaan. Kami tegas untuk mencegah hukum lintas yurisdiksi dan yang tidak sah karena ingin mendapatkan keuntungan," kata PM Li.

Dengan berbagai langkah yang telah dan akan diambil, pemerintah China berharap dapat mengatasi risiko fiskal yang ditimbulkan oleh "hidden debt" dan menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan.