Dampak Efisiensi Anggaran: Industri Perhotelan Malang Tetap Tahan

Ketua PHRI Malang menyatakan belum ada dampak signifikan dari efisiensi anggaran terhadap industri perhotelan di Kota Malang, meskipun okupansi hotel tetap tinggi.

Malang, Jawa Timur, 18 Februari 2025 - Penerapan efisiensi anggaran pemerintah pusat belum memberikan dampak signifikan terhadap industri perhotelan di Kota Malang, Jawa Timur. Hal ini disampaikan oleh Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Malang, Agoes Basoeki, pada Selasa lalu.

Meskipun Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran APBD dan APBN telah diterapkan, Agoes menyatakan bahwa kegiatan pemerintahan masih berlangsung di sejumlah hotel di Kota Malang. "Efisiensi yang dilakukan pemerintah (pusat) ke daerah belum terasa karena masih ada kegiatan di hotel," kata Agoes. Ia menduga kegiatan tersebut menggunakan anggaran yang telah dialokasikan sebelumnya atau telah memesan tempat sebelum kebijakan efisiensi berlaku.

PHRI Malang tetap optimis. Tingkat okupansi hotel di Kota Malang masih berada di kisaran 60 hingga 70 persen hingga akhir Februari 2025. "Mereka masih menjual kamar, jadi ini kegiatan wisata," tambah Agoes. Ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata, khususnya perhotelan, tetap memiliki daya tahan yang cukup kuat.

Menyadari pentingnya diversifikasi pendapatan, PHRI Malang mendorong pengelola hotel, terutama yang memiliki ruang konvensi, untuk berinovasi dan menarik minat konsumen yang lebih luas. "Artinya jangan hanya mengandalkan program pemerintah saja, tapi juga program swasta, kegiatan pernikahan, dan lain-lain," ujar Agoes. Industri perhotelan tidak hanya bergantung pada sektor Meeting, Incentive, Convention, and Exhibitions (MICE) dari pemerintah, tetapi juga dari sektor swasta dan masyarakat umum.

Agoes menjelaskan bahwa bisnis perhotelan sebagian besar mengandalkan penjualan kamar. Oleh karena itu, inovasi dan strategi pemasaran yang tepat sasaran sangat penting untuk menjaga keberlangsungan usaha. PHRI Malang telah menyampaikan kondisi terkini industri perhotelan di Kota Malang kepada PHRI Provinsi Jawa Timur dan pusat, sebagai bentuk transparansi dan komunikasi yang baik.

Agoes menyatakan bahwa PHRI Malang tidak mempersoalkan kebijakan efisiensi pemerintah pusat. Namun, ia berharap pemerintah dapat memberikan solusi untuk mengantisipasi dampak kebijakan tersebut di masa mendatang. "Hal-hal yang terkait dengan pengembangan ekonomi secara berkesinambungan akan terus dilakukan karena kegiatan pariwisata berdampak kepada sektor usaha yang lain," tegasnya. PHRI Malang juga belum mengajukan relaksasi pembayaran pajak atau menaikkan tarif kamar hotel sebagai langkah antisipasi.

Meskipun pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran, industri perhotelan di Kota Malang hingga saat ini belum merasakan dampak yang signifikan. Tingkat okupansi hotel yang tetap tinggi menunjukkan daya tahan sektor pariwisata. PHRI Malang mendorong inovasi dan diversifikasi pendapatan untuk menghadapi tantangan di masa depan, sambil tetap berkoordinasi dengan pemerintah untuk solusi jangka panjang.