Data Akurat Anak Tidak Sekolah (ATS) di Tarakan: Kunci Sukses Program Wajib Belajar 12 Tahun

Wali Kota Tarakan, Khairul, menekankan pentingnya data ATS yang akurat dan terintegrasi untuk memastikan efektivitas program wajib belajar 12 tahun dan pemerataan akses pendidikan di Tarakan.

Wali Kota Tarakan, Kalimantan Utara, Khairul, mengingatkan pentingnya akurasi data Anak Tidak Sekolah (ATS) dalam upaya pemerataan akses pendidikan. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penanganan ATS di Aula SMP Negeri 1 Tarakan pada Senin, 29 April 2024. Rakor tersebut bertujuan untuk memastikan pemerintah daerah dapat memberikan solusi konkret terkait permasalahan anak-anak yang putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikannya.

Khairul menjelaskan bahwa data ATS yang akurat dan terintegrasi, mulai dari tingkat Dinas Pendidikan, kecamatan, kelurahan, hingga RT, sangat krusial. Dengan data yang valid, pemerintah dapat memahami akar permasalahan dan merumuskan strategi penanganannya secara efektif dan efisien. Hal ini juga penting untuk memastikan tidak ada anak yang terlewatkan dalam program wajib belajar 12 tahun.

Pemkot Tarakan saat ini tengah merancang strategi penanganan ATS yang komprehensif. Perencanaan ini mempertimbangkan efisiensi anggaran dari APBD pusat dan daerah, serta mengeksplorasi solusi pendanaan yang inovatif. Langkah ini menunjukkan komitmen Pemkot Tarakan untuk mengatasi permasalahan ATS secara berkelanjutan.

Wali Kota Khairul juga menekankan pentingnya sinkronisasi data dan pembaruan regulasi. Hal ini bertujuan agar Kota Tarakan dapat memberikan laporan yang valid dan akurat kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Data yang valid akan menjadi dasar perencanaan program dan pengalokasian anggaran yang tepat sasaran.

Lebih lanjut, Khairul mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kerja sama dalam mendeteksi dan menangani kasus ATS. Kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sekolah, masyarakat, dan keluarga sangat penting untuk memastikan bahwa setiap anak di Tarakan memiliki akses yang sama terhadap pendidikan.

Dengan kolaborasi yang efektif, diharapkan tidak ada lagi anak usia sekolah yang tertinggal dan kehilangan haknya untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa program wajib belajar 12 tahun dapat terlaksana dengan baik di Kota Tarakan.

Rapat Koordinasi Penanganan ATS tersebut juga membahas berbagai hambatan akses pendidikan di Kota Tarakan. Hambatan tersebut meliputi faktor ekonomi dan geografis. Pemerintah berupaya untuk mengatasi hambatan tersebut dengan menyediakan berbagai program bantuan, seperti bantuan biaya pendidikan, beasiswa, dan program sekolah gratis.

Selain itu, pemerintah juga akan berupaya untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan di daerah-daerah terpencil. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun infrastruktur pendidikan yang memadai, seperti sekolah dan sarana prasarana pendidikan lainnya. Pemerintah juga akan memberikan pelatihan bagi guru-guru di daerah terpencil agar kualitas pendidikan dapat ditingkatkan.

Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan di Kota Tarakan dan memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan yang berkualitas, terlepas dari latar belakang ekonomi dan lokasi geografis mereka.

Pemerintah Kota Tarakan berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dan memastikan bahwa setiap anak di Tarakan dapat mengakses pendidikan yang layak. Dengan adanya data ATS yang akurat dan terintegrasi, serta kolaborasi yang kuat antar pihak, diharapkan program wajib belajar 12 tahun dapat terlaksana dengan optimal dan tercapai pemerataan akses pendidikan di Kota Tarakan.