Dedi Mulyadi: Bahagia Anak Tak Harus di Jepang, Bupati Indramayu Diingatkan Aturan

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegur Bupati Indramayu, Lucky Hakim, yang liburan ke Jepang saat mudik Lebaran, menekankan pentingnya pejabat daerah menciptakan kebahagiaan bagi keluarga tanpa harus melanggar aturan.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, baru-baru ini menyoroti perjalanan Bupati Indramayu, Lucky Hakim, ke Jepang selama masa mudik Lebaran. Perjalanan tersebut menuai kontroversi karena dilakukan saat masa kerja. Dedi Mulyadi menghubungi Lucky Hakim melalui pesan singkat dan rapat zoom, di mana Lucky Hakim menyampaikan permohonan maaf atas tindakannya. Peristiwa ini terjadi di Bandung, Jawa Barat, pada Selasa.

Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa sebagai pejabat negara, Lucky Hakim terikat oleh peraturan negara. Meskipun keinginan untuk membahagiakan anak-anak adalah hak orang tua, Dedi menekankan bahwa kebahagiaan tidak selalu harus di Jepang. Ia menyarankan agar pejabat daerah, termasuk Lucky Hakim, menciptakan kebahagiaan bagi keluarganya di wilayah kerjanya sendiri. Hal ini juga selaras dengan cita-cita Dedi Mulyadi untuk menjadikan Jawa Barat sebagai daerah yang indah dan nyaman bagi warganya.

Lebih lanjut, Dedi Mulyadi memberikan contoh konkret. Ia menyoroti masalah penyapu koin di jalan arteri pantura Indramayu yang perlu ditangani. Menurutnya, pemimpin daerah harus mampu merumuskan solusi untuk masalah sosial seperti ini, sekaligus menciptakan lapangan kerja yang mencegah masyarakat melakukan kegiatan berbahaya tersebut. Dedi menekankan pentingnya pemimpin daerah untuk fokus pada pembangunan daerahnya dan kesejahteraan warganya, bukan hanya mengejar kesenangan pribadi.

Dedi Mulyadi menegaskan bahwa cuti pejabat negara diatur dalam surat instruksi dari Kementerian Dalam Negeri dan harus dipatuhi. Ia menyatakan bahwa proses selanjutnya terkait permasalahan Lucky Hakim berada di tangan Kementerian Dalam Negeri. Pihaknya akan menunggu hasil pemeriksaan dan sanksi yang akan diberikan. Dedi Mulyadi juga menyebutkan kemungkinan sanksi maksimal, seperti pemberhentian sementara selama tiga bulan, yang akan digantikan oleh wakil bupati. Namun, ia berharap sanksi tersebut tidak sampai terjadi dan menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan Menteri Dalam Negeri.

Dedi Mulyadi memberikan pernyataan, "Saya jelaskan Pak Lucky bahwa hari ini saya dan dia adalah pejabat negara, jadi karena pejabat negara, terikat oleh peraturan negara. Walaupun itu keinginan anak-anak, hak orang tua untuk memberikan kebahagiaan bagi anak-anaknya. Akan tetapi, 'kan bahagia tidak mesti di Jepang." Pernyataannya ini menekankan pentingnya tanggung jawab dan kepatuhan terhadap aturan bagi pejabat publik.

Lebih lanjut, Dedi Mulyadi menambahkan, "Kalau mengatakan bahwa oh kotanya tidak seimbang Jepang, bikin dong seimbang Jepang. Kotanya tidak seindah Labuan Bajo misalnya, ya bikin seindah Labuan Bajo karena 'kan itu tugas pemimpin." Pernyataan ini menunjukkan harapannya agar pejabat daerah fokus pada pembangunan daerahnya dan menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi masyarakat.

Sementara itu, Bupati Indramayu, Lucky Hakim, memberikan klarifikasi terkait perjalanannya ke Jepang. Ia menjelaskan bahwa rencana perjalanan tersebut sudah direncanakan sejak lama, bahkan sebelum Pilkada 2024, sebagai janji kepada keluarganya setelah masa kampanye yang padat. Tiket pesawat telah dibeli sejak Desember 2024, dengan jadwal keberangkatan pada 2 April dan kepulangan 11 April 2025.

Lucky Hakim mengakui bahwa ia mengajukan izin melalui staf, namun permohonan tersebut tidak diproses karena waktu pengajuan kurang dari 14 hari kerja. Ia memajukan jadwal kepulangan sebagai bentuk tanggung jawab agar tidak meninggalkan tugas pada hari kerja. Ia juga menyatakan baru mengetahui surat edaran tentang pembatasan perjalanan selama libur Lebaran saat sudah berada di Jepang karena belum sempat membaca semua dokumen yang masuk. Selama di Jepang, Lucky Hakim mengaku tetap berkomunikasi dengan Wakil Bupati Indramayu untuk memastikan pemerintahan tetap berjalan normal.

Lucky Hakim menyatakan, "Selama kampanye saya jarang di rumah. Oleh karena itu, saya berjanji kepada keluarga, khususnya anak-anak, untuk mengajak mereka liburan setelah pilkada." Pernyataan ini menjelaskan alasan di balik perjalanannya ke Jepang.

Ia juga menambahkan, "Mungkin saya kurang teliti. Banyak surat masuk setiap hari dan saya belum sempat membaca semuanya." Pernyataan ini menunjukkan bahwa kurangnya ketelitian dalam membaca surat-surat resmi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masalah ini.

Kesimpulannya, kasus perjalanan Bupati Indramayu ke Jepang menyoroti pentingnya pejabat daerah mematuhi aturan dan memprioritaskan pembangunan daerah. Peristiwa ini menjadi pembelajaran bagi para pejabat publik untuk selalu bertanggung jawab dan teliti dalam menjalankan tugas serta memahami peraturan yang berlaku.