Dedi Mulyadi: Efisiensi APBD Jabar Capai Rp5,4 Triliun untuk Kesejahteraan Rakyat

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengumumkan efisiensi APBD Jabar mencapai Rp5,4 triliun yang akan dialokasikan untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, Senin (3/3) mengumumkan hasil perhitungan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat sebesar Rp5,4 triliun kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat. Pengumuman ini disampaikan setelah rapat anggaran di Gedung DPRD Jabar, Bandung. Efisiensi tersebut merupakan hasil kerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan akan dituangkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub).

Menurut Dedi Mulyadi, angka Rp5,4 triliun masih bersifat sementara dan dapat berubah setelah dilakukan analisis lebih lanjut. "Bisa bertambah dan bisa berkurang, nanti dianalisis," katanya. Dana efisiensi ini akan dialokasikan untuk berbagai program prioritas yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.

Alokasi dana efisiensi tersebut akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur jalan, pembangunan ruang kelas dan sekolah baru, peningkatan fasilitas puskesmas rawat inap, pembangunan rumah untuk rakyat miskin, perluasan jaringan listrik dan air bersih, serta penambahan beasiswa. Dedi Mulyadi juga mencontohkan perubahan signifikan pada beberapa pos anggaran, seperti peningkatan anggaran Penerangan Jalan Umum (PJU) dari sekitar Rp40 miliar menjadi Rp600 miliar.

Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa realokasi anggaran yang signifikan, bahkan hingga mencapai peningkatan berkali-kali lipat, dimungkinkan karena adanya surat edaran dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Surat edaran tersebut memberikan otorisasi kepada kepala daerah untuk melakukan perubahan atau pergeseran anggaran melalui peraturan kepala daerah, dalam hal ini Pergub. Dengan demikian, realokasi anggaran dapat dilakukan tanpa harus menunggu APBD Perubahan.

Meskipun telah menyampaikan hasil efisiensi kepada DPRD Jabar, Dedi Mulyadi menekankan pentingnya kemitraan yang baik dengan DPRD. Ia menyampaikan hasil efisiensi tersebut untuk meminta saran, pendapat, dan usulan dari anggota DPRD terkait alokasi anggaran di daerah pemilihan masing-masing. Hal ini menunjukkan komitmen Dedi Mulyadi untuk melibatkan DPRD dalam proses pengambilan keputusan terkait penggunaan anggaran daerah.

Proses efisiensi anggaran yang dilakukan di Jawa Barat berbeda dengan pemahaman efisiensi pada umumnya. "Selama ini, efisiensi dipahami sebagai potong anggaran. Di Jawa Barat, efisiensi itu mengalihkan belanja yang tidak penting jadi belanja penting," jelas Dedi Mulyadi sebelumnya usai dilantik sebagai Gubernur Jabar periode 2025-2030.

Dedi Mulyadi menegaskan bahwa kebijakan efisiensi ini berfokus pada pengalihan anggaran dari kegiatan yang tidak produktif, seperti perjalanan ke luar negeri, studi banding, dan seminar-seminar, ke program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Ia memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak akan mengorbankan pelayanan publik. Dengan demikian, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat secara signifikan.

Dengan alokasi dana efisiensi yang mencapai Rp5,4 triliun, diharapkan akan terjadi peningkatan yang signifikan pada infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Program-program yang dicanangkan akan memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat, khususnya bagi mereka yang membutuhkan.

Langkah Dedi Mulyadi ini merupakan contoh nyata bagaimana efisiensi anggaran dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan mengutamakan program-program yang berdampak langsung pada masyarakat, diharapkan akan tercipta Jawa Barat yang lebih maju dan sejahtera.