Delapan Sopir Bus di Terminal Pulo Gebang Tak Layak Mengemudi

Pemeriksaan kesehatan di Terminal Pulo Gebang mengungkap delapan sopir bus dinyatakan tidak layak mengemudi karena masalah kesehatan seperti gula darah dan tekanan darah tinggi.

Pemerintah Kota Jakarta Timur melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap para sopir bus di Terminal Terpadu Pulo Gebang. Hasilnya mengejutkan: delapan sopir dinyatakan tidak layak mengemudi. Pemeriksaan kesehatan ini dilakukan di posko kesehatan Suku Dinas Kesehatan (Sudinkes) Jakarta Timur, berlangsung dari tanggal 21 Maret hingga 11 April 2025, dan melibatkan kerjasama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK).

Dari 59 pengemudi yang diperiksa hingga Kamis, 27 Maret 2025, delapan di antaranya ditemukan memiliki kondisi kesehatan yang mengkhawatirkan. Kepala Sudinkes Jakarta Timur, Herwin Meifendy, menjelaskan bahwa para sopir tersebut mengalami gula darah dan tekanan darah tinggi, kemungkinan disebabkan kelelahan akibat perjalanan panjang mengantar penumpang dari luar Jakarta.

Langkah cepat diambil untuk menangani kondisi para sopir. Mereka diberikan obat-obatan, dan bagi yang membutuhkan perawatan lebih lanjut, dirujuk ke rumah sakit terdekat yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Petugas kesehatan juga menekankan pentingnya istirahat cukup dan menghindari mengemudi sementara waktu demi keselamatan bersama.

Delapan sopir bus yang dinyatakan tidak layak mengemudi tersebut mengalami masalah kesehatan yang cukup serius. Tingginya kadar gula darah dan tekanan darah menjadi perhatian utama. Kondisi ini dapat membahayakan keselamatan penumpang dan pengguna jalan lainnya. Oleh karena itu, tindakan cepat dan tepat sangat diperlukan untuk mencegah kecelakaan yang mungkin terjadi.

Pihak berwenang memberikan perhatian serius terhadap temuan ini. Pemeriksaan kesehatan rutin dan komprehensif bagi para sopir bus dinilai penting untuk menjamin keselamatan dan keamanan perjalanan. Hal ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga keselamatan publik.

Selain pemeriksaan kesehatan fisik, tes urine juga dilakukan untuk mendeteksi kemungkinan penyalahgunaan narkoba. Hasil tes urine dari seluruh sopir yang diperiksa hingga saat ini dinyatakan negatif. Namun, pemeriksaan kesehatan menyeluruh tetap menjadi prioritas untuk memastikan para sopir dalam kondisi prima saat menjalankan tugasnya.

Posko kesehatan terpadu di Terminal Pulo Gebang memberikan layanan pemeriksaan kesehatan umum, pengecekan fisik, pengukuran tekanan darah dan gula darah, tes urine, pengobatan, serta layanan ambulans. Posko ini beroperasi 24 jam sehari, termasuk hari libur, untuk memastikan layanan kesehatan selalu tersedia bagi para sopir dan pemudik.

Plt. Wali Kota Jakarta Timur, Iin Mutmainnah, meninjau langsung posko kesehatan tersebut dan memberikan apresiasi atas fasilitas dan pelayanan yang diberikan. Ia menekankan pentingnya posko kesehatan ini untuk menjamin keamanan dan kenyamanan pemudik selama perjalanan mudik. Posko kesehatan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Setiap harinya, sekitar 50 sopir bus menjalani pemeriksaan kesehatan di posko ini. Hal ini menunjukkan tingginya antusiasme para sopir untuk menjaga kondisi kesehatan mereka dan memastikan keselamatan penumpang. Kerjasama yang baik antara berbagai pihak, termasuk Terminal Pulo Gebang, PMI, dan BNNK, menjadi kunci keberhasilan program ini.

Dengan adanya posko kesehatan ini, diharapkan dapat meminimalisir risiko kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kondisi kesehatan sopir yang tidak prima. Pemeriksaan kesehatan rutin dan komprehensif menjadi langkah penting dalam menciptakan transportasi yang aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat.

Langkah-langkah yang telah diambil oleh Pemerintah Kota Jakarta Timur patut diapresiasi. Pemeriksaan kesehatan rutin bagi para sopir bus merupakan tindakan pencegahan yang efektif untuk menghindari kecelakaan dan memastikan keselamatan penumpang. Komitmen untuk menyediakan layanan kesehatan yang memadai juga menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat.