Demo Sopir Truk Lumpuhkan Tanjung Priok, Macet Total!

Aksi unjuk rasa sopir truk di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, menyebabkan kemacetan parah dan berdampak pada perekonomian.

Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) menggelar aksi unjuk rasa di depan Pos 9 Pelabuhan Tanjung Priok pada 20 Maret 2025, mengakibatkan kemacetan panjang di akses utama pelabuhan terbesar di Indonesia tersebut. Aksi ini dipicu oleh kebijakan pembatasan operasional truk selama 16 hari selama periode Lebaran 2025, mulai 24 Maret hingga 8 April 2025, yang dinilai terlalu lama dan berdampak negatif pada perekonomian.

Kemacetan dilaporkan terjadi dari Gang Sate, Tanah Merdeka, Cilincing, hingga Pos 9 Pelabuhan Tanjung Priok, bahkan sampai ke Lampu Merah Mambo, Koja. Pengendara motor, Syamsudin, menuturkan bahwa perjalanan yang biasanya hanya memakan waktu lima menit dari Tanah Merdeka ke Lampu Merah Mambo, kini membutuhkan waktu hingga 30 menit akibat kepadatan kendaraan, terutama truk trailer yang memenuhi jalan. Jalan Raya Cilincing dipenuhi kontainer, menyisakan sedikit ruang bagi kendaraan roda dua untuk melintas.

Aptrindo menolak kebijakan pembatasan operasional truk tersebut. Mereka berpendapat bahwa masa libur Lebaran tahun ini terlalu panjang dibandingkan tahun sebelumnya, yang hanya 10 hari. Ketua Umum Aptrindo, Gemilang Tarigan, menyatakan bahwa masa libur yang panjang ini berdampak besar pada pengusaha truk, pengusaha kontainer, sopir, kernet, hingga buruh pelabuhan. Lebih lanjut, ia menyoroti prediksi penurunan jumlah pemudik sebesar 24,6 persen dibandingkan tahun lalu, sehingga seharusnya masa libur Lebaran tahun ini lebih singkat.

Aptrindo secara tegas menolak kebijakan pembatasan operasional truk selama 16 hari selama Lebaran 2025. Mereka menilai kebijakan tersebut tidak berimbang dan merugikan banyak pihak. Pembatasan ini berdampak pada aktivitas ekonomi di sekitar Pelabuhan Tanjung Priok dan mengganggu mata pencaharian para pekerja di sektor transportasi dan logistik.

Menurut Aptrindo, dampak ekonomi dari pembatasan operasional truk ini sangat signifikan. Kehilangan pendapatan bagi para pengusaha truk, sopir, dan buruh pelabuhan menjadi salah satu dampak yang paling terasa. Selain itu, terhambatnya arus barang juga berpotensi mengganggu rantai pasokan dan meningkatkan harga barang di pasaran.

Aptrindo mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan ini dan mempertimbangkan dampaknya terhadap perekonomian. Mereka berharap pemerintah dapat menemukan solusi yang lebih seimbang dan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat.

Kemacetan yang ditimbulkan oleh aksi unjuk rasa tersebut berdampak luas, tidak hanya pada para pengendara yang terjebak macet, tetapi juga pada aktivitas ekonomi di Pelabuhan Tanjung Priok. Terhambatnya arus barang dapat mengganggu kelancaran distribusi barang dan berpotensi meningkatkan biaya logistik.

Pelabuhan Tanjung Priok merupakan pelabuhan terbesar di Indonesia, sehingga kemacetan di kawasan ini berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional. Pengiriman barang dari dan ke pelabuhan ini terhambat, yang dapat berdampak pada ketersediaan barang di pasaran dan harga barang.

Pemerintah perlu segera mencari solusi untuk mengatasi masalah ini dan mencegah terjadinya kemacetan serupa di masa mendatang. Koordinasi yang baik antara pemerintah, pengusaha, dan para pemangku kepentingan lainnya sangat penting untuk menciptakan solusi yang adil dan berkelanjutan.

Aksi unjuk rasa ini menjadi sorotan penting, mengingat dampaknya yang meluas terhadap perekonomian dan aktivitas di Pelabuhan Tanjung Priok. Pemerintah diharapkan dapat segera merespon tuntutan para pengusaha truk dan mencari solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan ini.

Ke depan, diperlukan dialog yang lebih intensif antara pemerintah dan Aptrindo untuk mencegah terjadinya konflik serupa dan memastikan kelancaran arus barang di Pelabuhan Tanjung Priok. Saling pengertian dan kompromi dari semua pihak sangat penting untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berkelanjutan.