Depok Terapkan SIPD Secara Penuh untuk Optimasi Keuangan Daerah

Pemkot Depok resmi menggunakan aplikasi SIPD secara menyeluruh untuk proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan daerah, guna meningkatkan efisiensi dan mempertahankan opini WTP.

Kota Depok, Jawa Barat, memasuki babak baru dalam pengelolaan keuangan daerah. Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok mengumumkan penggunaan penuh aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), menandai langkah signifikan dalam modernisasi administrasi pemerintahan. Sebelumnya, SIPD hanya digunakan untuk perencanaan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kepala BKD Kota Depok, Wahid Suryono, menyatakan komitmen penuh terhadap penggunaan SIPD. "Di tahun ini, kami memiliki tekad yang sama untuk menggunakan aplikasi SIPD ini secara penuh. Dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan sampai dengan ke akuntansi dan pelaporan dalam satu sistem," ujarnya dalam keterangan pers di Depok, Senin.

Penggunaan SIPD di lingkungan Pemkot Depok telah dimulai sejak tahun 2021. Namun, implementasinya masih terbatas pada tahap perencanaan dan penyusunan APBD. Dengan implementasi penuh ini, diharapkan akan terjadi peningkatan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Wahid Suryono menjelaskan peran penting Sekretaris Perangkat Daerah (PD) dalam keberhasilan implementasi SIPD. Selain sebagai kuasa pengguna anggaran, mereka juga bertanggung jawab atas koordinasi perencanaan dan evaluasi, serta pengelolaan keuangan daerah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan menjadikan mereka sebagai penggerak pengelolaan keuangan di masing-masing PD.

Perubahan signifikan juga terjadi pada peran lurah. Mereka kini dilibatkan langsung dalam pengelolaan keuangan kegiatan di wilayahnya, termasuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) pengajuan Tambah Uang (TU) dan pengajuan Langsung (LS) yang sebelumnya ditangani oleh pengguna anggaran. Hal ini menunjukan desentralisasi wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan.

Penggunaan SIPD terintegrasi dinilai jauh lebih efisien dan efektif dibandingkan dengan penggunaan aplikasi yang berbeda-beda untuk setiap proses. Sistem terintegrasi ini diharapkan dapat meminimalisir kesalahan dan mempercepat proses pengolahan data keuangan. Dengan demikian, Pemkot Depok optimis dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Wahid Suryono menekankan makna strategis SIPD dalam menyatukan data perencanaan, keuangan, dan pelaporan daerah. Sistem ini juga mendorong inovasi dan percepatan elektronisasi di pemerintahan daerah, memastikan konsistensi antara dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan. Integrasi data ini diharapkan mampu meningkatkan akurasi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dengan implementasi penuh SIPD, Pemkot Depok menunjukkan komitmennya terhadap tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, serta menjaga kepercayaan publik.

Implementasi penuh SIPD oleh Pemkot Depok merupakan langkah maju yang signifikan dalam pengelolaan keuangan daerah. Sistem terintegrasi ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, serta mempertahankan opini WTP dari BPK. Keberhasilan implementasi ini juga bergantung pada pemahaman dan komitmen seluruh pihak terkait, termasuk Sekretaris Perangkat Daerah dan para lurah.