Dinkes Cirebon Perangi Pneumonia dan Diare: Target Cakupan Imunisasi PCV dan Rotavirus Meningkat

Dinas Kesehatan Cirebon fokus tingkatkan cakupan imunisasi PCV dan Rotavirus untuk tekan angka kematian bayi dan balita akibat pneumonia dan diare, yang masih jauh di bawah target nasional.

Cirebon, 30 April 2024 - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, tengah berupaya keras meningkatkan cakupan imunisasi Pneumococcal Conjugate Vaccine (PCV) dan rotavirus. Upaya ini dilakukan untuk mencegah pneumonia dan diare pada balita, dua penyakit utama penyebab kematian bayi dan balita di Indonesia, yang cakupannya masih jauh dari target nasional.

Pneumonia dan diare menjadi perhatian serius pemerintah pusat, yang telah meluncurkan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Pneumonia dan Diare 2023-2030. Rencana aksi ini menekankan pendekatan perlindungan, pencegahan, dan penatalaksanaan penyakit. Imunisasi PCV dan rotavirus menjadi kunci pencegahan yang efektif, menurut Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kabupaten Cirebon, Nurpatmawati.

"Kedua penyakit ini, bisa dicegah dengan imunisasi yang tepat," kata Nurpatmawati dalam keterangannya di Cirebon, Rabu. Namun, realitanya cakupan imunisasi PCV di Kabupaten Cirebon masih berada di angka 79 persen pada tahun 2024, sementara rotavirus hanya mencapai 83 persen. Angka ini jauh di bawah target nasional sebesar 95 persen.

Rendahnya cakupan imunisasi PCV dan rotavirus menjadi tantangan besar bagi Dinkes Cirebon. Nurpatmawati mengungkapkan keprihatinannya atas angka tersebut yang masih jauh dari target. "Angka cakupan imunisasi yang belum optimal ini menjadi perhatian serius kami. Kami perlu bekerja keras agar cakupan imunisasi bisa segera mencapai target yang telah ditetapkan," ujarnya.

Tidak hanya rendahnya cakupan, tingkat dropout atau putus imunisasi juga menjadi masalah. Untuk PCV, angka dropout dari dosis pertama ke dosis ketiga mencapai 13,8 persen, sedangkan untuk rotavirus sebesar 8,6 persen. Situasi ini diperparah dengan adanya kasus "zero dose", yaitu bayi yang sama sekali tidak mendapatkan imunisasi, terutama di wilayah dengan akses terbatas.

"Masih ada bayi yang tidak mendapatkan imunisasi sama sekali, atau yang dikenal dengan istilah zero dose, terutama di beberapa wilayah dengan akses yang terbatas," ungkap Nurpatmawati. Kondisi ini membutuhkan kerja sama lintas sektor, bukan hanya tanggung jawab Dinkes semata.

Untuk mengatasi permasalahan ini, Dinkes Cirebon telah menerapkan beberapa strategi. Pertama, meningkatkan mobilisasi sasaran imunisasi di tingkat desa dan kecamatan. Kedua, menyinkronkan data antarprogram di puskesmas dan kecamatan. Ketiga, mengintegrasikan program kesehatan dengan kegiatan sosial masyarakat di tingkat RT/RW.

Selain itu, Dinkes Cirebon juga gencar meningkatkan literasi imunisasi melalui media lokal dan jejaring sosial berbasis desa. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya imunisasi lengkap bagi anak. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk camat, kepala desa, organisasi masyarakat, dan organisasi profesi seperti IDI, IBI, dan PPNI, sangat dibutuhkan untuk mensukseskan program ini.

Dinkes Cirebon juga mengimbau peran aktif camat, kepala desa, serta organisasi masyarakat dalam menggerakkan warga untuk memperkuat Posyandu serta memperluas penyuluhan tentang pentingnya imunisasi. Organisasi profesi seperti IDI, IBI, dan PPNI juga diminta untuk memperkuat kapasitas tenaga kesehatan agar dapat memberikan pelayanan imunisasi yang lebih efektif dan efisien.

Nurpatmawati berharap upaya yang dilakukan dapat menurunkan angka kematian bayi dan balita, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan, dan memperkuat sistem kesehatan daerah secara berkelanjutan. "Kami berharap dengan adanya upaya ini, kita bisa menurunkan angka kematian bayi dan balita, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan, dan memperkuat sistem kesehatan daerah secara berkelanjutan," tutupnya.