Dirut Pertamina Buka Saluran Khusus Laporan Masyarakat: Nomor Pribadi untuk Pastikan Kualitas BBM

Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, membuka akses khusus lewat nomor pribadinya untuk menerima laporan masyarakat terkait kualitas BBM dan praktik di lapangan, menyusul kasus dugaan korupsi yang merugikan negara.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, mengambil langkah proaktif untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Dalam konferensi pers di Grha Pertamina Jakarta, Senin, 3 Juli 2023, ia mengumumkan nomor telepon seluler pribadinya, 081417081945, sebagai jalur khusus bagi masyarakat untuk melaporkan berbagai temuan terkait kualitas bahan bakar minyak (BBM) dan praktik-praktik yang menyimpang di lapangan. Langkah ini diambil sebagai respon atas keresahan publik menyusul kasus dugaan korupsi yang telah terungkap.

Nomor tersebut, untuk saat ini, baru dapat menerima pesan singkat (SMS). Namun, Simon berjanji akan segera mendaftarkan nomor tersebut agar dapat digunakan melalui aplikasi WhatsApp. Masyarakat dapat menyampaikan laporan mengenai kejanggalan kualitas BBM atau perilaku petugas Pertamina yang tidak sesuai prosedur melalui jalur komunikasi ini, sebagai pelengkap layanan call center Pertamina di 135.

Pengumuman ini dilakukan bertepatan dengan momen menjelang Ramadhan dan Idul Fitri, di mana kebutuhan energi masyarakat meningkat signifikan, termasuk untuk keperluan mudik. Simon menekankan komitmen Pertamina untuk memastikan ketersediaan dan layanan energi yang optimal selama periode tersebut, guna mendukung kelancaran perayaan Idul Fitri. Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas keresahan yang timbul akibat kasus dugaan korupsi yang telah diungkap, dan menegaskan komitmen Pertamina untuk memperbaiki tata kelola perusahaan serta menjaga kualitas BBM sesuai standar pemerintah.

Kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023 telah menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap kualitas BBM. Kejaksaan Agung mengungkapkan kerugian negara mencapai Rp193,7 triliun. Salah satu modus yang terungkap melibatkan pembelian RON 90 atau lebih rendah, kemudian di-blending menjadi RON 92, yang merupakan praktik yang tidak diizinkan.

Modus operandi tersebut, yang melibatkan tersangka Riva Siahaan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, menimbulkan pertanyaan besar mengenai kualitas Pertamax (RON 92) yang beredar di pasaran. Hal ini memicu keresahan masyarakat dan mendorong Lemigas untuk melakukan uji sampel BBM Pertamina.

Hasil uji sampel BBM jenis bensin di berbagai SPBU di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Pertamina Plumpang menunjukkan bahwa seluruh sampel memenuhi spesifikasi yang ditetapkan pemerintah. Temuan ini diharapkan dapat meredakan kekhawatiran publik terkait kualitas BBM Pertamina.

Pembukaan akses jalur komunikasi langsung dengan Direktur Utama melalui nomor pribadi merupakan langkah signifikan yang diambil Pertamina untuk meningkatkan transparansi dan responsivitas terhadap keluhan masyarakat. Langkah ini menunjukkan komitmen Pertamina untuk memperbaiki citra dan kepercayaan publik.

Selain itu, Pertamina juga terus berupaya meningkatkan kualitas layanan dan memastikan ketersediaan BBM yang memenuhi standar. Komitmen ini diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat dan memastikan pasokan energi yang andal, terutama selama periode peningkatan kebutuhan energi seperti bulan Ramadhan dan Idul Fitri.

Dengan adanya jalur komunikasi langsung ini, diharapkan masyarakat dapat lebih aktif berpartisipasi dalam mengawasi kualitas BBM dan praktik operasional Pertamina. Laporan-laporan yang masuk akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi perusahaan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanannya.

Ke depannya, diharapkan Pertamina dapat terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitasnya, serta membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan keberlangsungan bisnis yang berkelanjutan.

Pertamina juga perlu memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal untuk mencegah terjadinya praktik-praktik korupsi dan penyimpangan lainnya di masa mendatang. Langkah-langkah konkret dan komprehensif diperlukan untuk memastikan kualitas BBM dan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.