DIY Berpeluang Jadi Pionir Birokrasi Masa Depan Indonesia

MenPANRB menilai Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berpeluang menjadi pionir birokrasi masa depan Indonesia berkat capaian reformasi birokrasi yang sangat baik dan indeks ber-AKHLAK ASN yang sehat.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menyatakan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki potensi besar untuk menjadi pelopor birokrasi masa depan Indonesia. Pernyataan ini disampaikan pada Senin malam di Gedhong Pracimasana, Kepatihan, Yogyakarta, saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Daerah (Rakordal) TW I 2025 Pemda DIY. Penilaian ini didasari oleh capaian reformasi birokrasi DIY yang sangat baik dan konsisten.

Salah satu faktor kunci yang mendukung potensi DIY adalah prestasi rata-rata nilai reformasi birokrasi yang selalu meraih predikat A. Selain itu, indeks ber-AKHLAK ASN DIY juga dinilai cukup baik, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan. Rini Widyantini menekankan pentingnya strategi pengembangan sumber daya manusia (SDM) untuk memperkuat keunggulan DIY di masa depan.

Tujuh sektor prioritas pengembangan SDM telah diidentifikasi, dikelompokkan dalam empat bidang utama: kompetensi digital dan inovasi, sosial dan budaya, adaptasi perubahan serta kolaborasi, dan pemahaman ekonomi hijau untuk keberlanjutan wilayah. Pengembangan kompetensi ini bertujuan untuk menciptakan pemimpin transformasional yang mampu mendorong perubahan dan menginspirasi.

Rini Widyantini juga mendorong percepatan transformasi digital dalam pelayanan publik di DIY. Meskipun DIY telah menunjukkan capaian positif dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), masih diperlukan peningkatan pada aspek *mindset*, proses bisnis, dan integrasi layanan. Ia berharap terwujudnya ASN yang kompeten, birokrasi yang kolaboratif, dan pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Lebih lanjut, Rini Widyantini mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjadikan DIY sebagai contoh bagi reformasi birokrasi di Indonesia. "Mari kita wujudkan ASN yang kompeten, yang berdaya saing, kemudian birokrasi yang kolaboratif dan melayani, serta pelayanan publik yang terhubung dengan cepat dan berakar kepada kebutuhan masyarakat. Mari bersama-sama kita wujudkan DIY sebagai lentera reformasi birokrasi," katanya.

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, mengamini hal tersebut dan menyatakan bahwa DIY telah memiliki modal yang kuat untuk membangun birokrasi yang profesional dan adaptif. DIY telah berhasil meraih predikat A untuk reformasi birokrasi hingga tahun 2024, predikat AA untuk SAKIP tingkat nasional untuk ketujuh kalinya, serta berbagai penghargaan lain.

Namun, Sultan HB X juga mengingatkan adanya tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah semakin menua nya ASN di lingkungan Pemda DIY, dengan 40 persen ASN berada di kelompok usia tua dan 21 persen akan segera pensiun. Keterbatasan kapasitas fiskal daerah juga menjadi kendala dalam meningkatkan kompetensi pegawai.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Sultan HB X berharap seluruh ASN Pemda DIY dapat bertransformasi menjadi ASN yang cerdas dan adaptif. "Menyikapi hal itu, saya berharap seluruh ASN Pemda DIY segera bertransformasi menjadi 'smart' ASN yang pandai menguasai teknologi informasi, berjiwa wirausaha, memiliki literasi bahasa asing yang baik, berjejaring luas, dan ramah serta responsif dalam melayani masyarakat," ujar Sultan HB X.

Transformasi ini mencakup penguasaan teknologi informasi, jiwa kewirausahaan, literasi bahasa asing, kemampuan berjejaring, serta sikap ramah dan responsif dalam melayani masyarakat. Dengan demikian, DIY diharapkan mampu menghadapi tantangan dan terus menjadi contoh bagi reformasi birokrasi di Indonesia.

Kesimpulannya, DIY memiliki potensi besar untuk menjadi pionir birokrasi masa depan Indonesia, namun perlu strategi yang tepat dalam pengembangan SDM dan transformasi digital untuk mengatasi tantangan yang ada. Komitmen dari seluruh ASN dan Pemda DIY sangat krusial dalam mewujudkan visi ini.