DPD-RI Dukung Insentif Pengelolaan Sampah untuk Pemda: Solusi Atasi Darurat Sampah Nasional?

Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD-RI mendukung pemberian insentif kepada pemerintah daerah yang berprestasi dalam pengelolaan sampah, guna mengatasi masalah sampah nasional yang semakin mendesak.

Manado, 7 Mei 2024 - Ketua Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD-RI, Stefanus BAN Liow, menyatakan dukungan penuh terhadap pemberian insentif kepada pemerintah daerah (Pemda) yang berhasil dalam pengelolaan sampah. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar BULD DPD-RI di Manado. RDPU tersebut membahas solusi mengatasi permasalahan sampah yang semakin kompleks di Indonesia, khususnya terkait keterbatasan anggaran Pemda dalam pengelolaan sampah.

Dukungan BULD DPD-RI tidak hanya sebatas insentif. Mereka juga mendorong peningkatan pendapatan daerah dari pengelolaan sampah, termasuk pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) khusus untuk pengelolaan sampah. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sampah di tingkat daerah.

RDPU tersebut dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan Pemda, akademisi, dan pakar lingkungan. Kehadiran mereka memberikan perspektif yang beragam dan komprehensif dalam membahas permasalahan pengelolaan sampah di Indonesia. Diskusi ini menekankan perlunya kolaborasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi masalah ini.

Dalam RDPU, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, Ahmad Zulfikar Nurrahman, memaparkan tantangan pengelolaan sampah di wilayah Malang Raya. Sebagai wilayah perlintasan, Kabupaten Malang menghadapi masalah mobilitas sampah yang kompleks. Ia menekankan pentingnya sinergi antar pemerintah daerah untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang terstruktur dan sistematis.

Senada dengan itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang, Tomie Herawanto, mengakui bahwa pengelolaan sampah belum menjadi prioritas utama pembangunan di banyak daerah. Pertambahan penduduk dan peningkatan konsumsi masyarakat telah meningkatkan volume dan jenis sampah, sementara metode pengelolaan yang ada belum sepenuhnya ramah lingkungan.

Tomie Herawanto juga menyoroti keterbatasan anggaran daerah dalam mengatasi masalah sampah. Ia berharap pemerintah pusat memberikan stimulus berupa dana insentif fiskal sebagai apresiasi atas kinerja Pemda dalam pengelolaan sampah. Hal ini dianggap penting mengingat APBD kabupaten/kota seringkali tidak mampu menanggung biaya pengelolaan sampah secara optimal.

Ali Awaludin, dosen teknik sipil dan lingkungan UGM, memberikan gambaran situasi darurat sampah di DIY. Ia menyatakan, "Darurat sampah di DIY. Semua orang harus terlibat. Semua orang menjadi hero. Masalah sampah masalah bersama." Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya peran serta masyarakat dalam mengatasi masalah sampah.

Permasalahan sampah di Indonesia membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Tidak hanya berfokus pada pengumpulan dan pembuangan sampah, tetapi juga pada pengurangan sampah dari sumbernya, daur ulang, dan pemanfaatan sampah secara berkelanjutan. Pembentukan BLUD pengelolaan sampah dan pemberian insentif kepada Pemda yang berprestasi diharapkan dapat mendorong percepatan pengelolaan sampah yang lebih efektif dan efisien.

Selain itu, sinergi antar pemerintah daerah dan keterlibatan aktif masyarakat sangat krusial. Dengan kolaborasi yang kuat, diharapkan Indonesia dapat mengatasi masalah sampah dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat.

Kesimpulannya, dukungan DPD-RI terhadap insentif pengelolaan sampah bagi Pemda merupakan langkah positif dalam upaya mengatasi permasalahan sampah di Indonesia. Namun, keberhasilan upaya ini membutuhkan komitmen dan kerja sama yang kuat dari semua pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.