DPD RI Serap Masukan Ahli Jambi Soal Tata Ruang Wilayah untuk Pembangunan Berkelanjutan
Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI kunjungi Jambi, serap masukan dari perguruan tinggi dan pemerintah daerah terkait implementasi aturan tata ruang wilayah untuk pembangunan berkelanjutan.
Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) telah menyerap masukan penting dari perguruan tinggi dan pemerintah Provinsi Jambi. Kegiatan ini difokuskan pada implementasi aturan tata ruang wilayah, yang bertujuan untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Jambi. Wakil Ketua II BULD DPD RI, Abdul Hamid, memimpin kunjungan tersebut pada Jumat, 21 Februari 2024.
Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya BULD DPD RI untuk menampung aspirasi masyarakat dan para pakar terkait pengelolaan tata ruang wilayah. Abdul Hamid menekankan pentingnya sinkronisasi antara peraturan daerah dan pusat agar tidak terjadi tumpang tindih. Ia juga menyatakan bahwa masukan yang dikumpulkan akan diolah dan dibahas bersama kementerian terkait.
Lebih lanjut, Abdul Hamid menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari pemantauan dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan Peraturan Daerah (Perda) tentang implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di daerah, khususnya yang berkaitan dengan rencana tata ruang wilayah. Hal ini menunjukkan komitmen DPD RI dalam mengawal implementasi UU Cipta Kerja di daerah dan memastikan keselarasannya dengan kebijakan daerah.
Masukan dari Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah
BULD DPD RI mendapatkan masukan berharga dari para ahli di Universitas Jambi dan UIN STS Jambi. Para ahli ini memberikan pandangan dan rekomendasi terkait implementasi tata ruang wilayah yang efektif dan berkelanjutan. Masukan ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan daerah yang lebih tepat sasaran.
Rektor UIN STS Jambi, Prof. Kaspul Anwar, menekankan pentingnya penyampaian masukan dari para ahli perguruan tinggi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk kementerian terkait. Ia berharap aturan yang dihasilkan nantinya benar-benar berpihak kepada masyarakat.
Prof. Kaspul Anwar juga mengapresiasi langkah BULD DPD RI yang memperhatikan masyarakat adat, khususnya Suku Anak Dalam. Ia menekankan pentingnya pemerintah memperhatikan keberadaan dan tempat tinggal Suku Anak Dalam dalam perencanaan tata ruang wilayah.
Selain itu, BULD DPD RI juga berencana untuk menyiapkan aturan mengenai masyarakat hukum adat dalam implementasi tata ruang wilayah di setiap provinsi. Hal ini menunjukkan komitmen DPD RI untuk melibatkan dan melindungi hak-hak masyarakat adat dalam pembangunan.
Sinkronisasi Peraturan untuk Pembangunan Berkelanjutan
Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk menyinkronkan peraturan dan menciptakan kemaslahatan umat serta pembangunan provinsi yang berkelanjutan. Rekomendasi yang dihasilkan dari kunjungan ini akan menjadi acuan dalam perumusan tata ruang yang lebih efektif dan berkelanjutan di Provinsi Jambi.
Dengan melibatkan para ahli perguruan tinggi dan pemerintah daerah, BULD DPD RI berupaya untuk menghasilkan kebijakan tata ruang yang komprehensif, adil, dan berkelanjutan. Hal ini diharapkan dapat mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan di Provinsi Jambi.
Proses ini juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan kearifan lokal dalam perencanaan tata ruang. Dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan kearifan lokal, diharapkan pembangunan di Provinsi Jambi dapat berjalan selaras dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
Kesimpulannya, kunjungan BULD DPD RI ke Jambi merupakan langkah penting dalam upaya menciptakan tata ruang wilayah yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dengan menyerap masukan dari berbagai pihak, diharapkan kebijakan tata ruang yang dihasilkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jambi.