DPR Apresiasi Persiapan Matang Pencabutan Moratorium PMI ke Arab Saudi

DPR RI mengapresiasi persiapan komprehensif KemenP2MI terkait rencana pencabutan moratorium pengiriman PMI ke Arab Saudi, demi memanfaatkan bonus demografi Indonesia.

Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, memberikan apresiasi terhadap persiapan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) dalam menghadapi rencana pencabutan moratorium pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama KemenP2MI, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), dan asosiasi tenaga kerja pada Senin, 28 April 2024, di Kompleks Parlemen, Jakarta. RDP tersebut membahas kesiapan Indonesia dalam kembali mengirimkan PMI ke Arab Saudi setelah sebelumnya diberlakukan moratorium.

Irma Suryani Chaniago menilai paparan KemenP2MI sebagai yang paling komprehensif dibandingkan paparan serupa di masa lalu. Ia menekankan pentingnya keselarasan antara perencanaan dan implementasi kebijakan pencabutan moratorium ini. Menurutnya, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada sejauh mana persiapan yang telah dilakukan dapat dijalankan dengan baik di lapangan.

Sebelum berdirinya KemenP2MI, penempatan PMI seringkali diwarnai masalah sistemik. Masalah tersebut meliputi kurangnya pelatihan kompetensi, kurikulum Balai Latihan Kerja (BLK) yang tidak standar, dan tata kelola yang kurang jelas. Namun, sejak KemenP2MI berdiri, terdapat kemajuan signifikan dalam regulasi, tanggung jawab institusi, dan kualitas pelatihan calon PMI.

Irma Suryani Chaniago menjelaskan bahwa "Paparan Menteri P2MI ini salah satu yang paling komprehensif dalam tiga periode pertemuan saya dengan menteri ketenagakerjaan. Implementasinya nanti harus sejalan dengan perencanaan ini." Ia juga mengakui adanya perbaikan signifikan dalam tata kelola penempatan PMI. "Dulu, pelatihan PMI tidak terstruktur, alat-alat di BLK sudah ketinggalan zaman, tidak ada uji kompetensi, sehingga masalah PMI sangat banyak," ujarnya, menggambarkan kondisi sebelum adanya KemenP2MI. Kini, "Sekarang, tata kelola sudah jauh lebih baik, dan saya apresiasi langkah-langkah komprehensif ini," tambahnya.

Lebih lanjut, Irma menekankan pentingnya peningkatan kompetensi PMI agar sesuai dengan kebutuhan pasar domestik dan internasional. Hal ini dinilai krusial untuk keberhasilan program penempatan PMI ke Arab Saudi. Kesiapan calon PMI yang terampil dan terlatih akan meminimalisir potensi masalah di kemudian hari dan memastikan perlindungan bagi para pekerja migran.

Dengan adanya persiapan yang matang dari KemenP2MI, DPR optimistis pencabutan moratorium akan berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi PMI dan Indonesia. Hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para PMI dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional.

Irma Suryani Chaniago menyatakan dukungannya terhadap pencabutan moratorium pengiriman PMI ke Arab Saudi, yang telah disetujui Presiden. Ia melihat langkah ini sebagai peluang penting untuk memanfaatkan bonus demografi Indonesia. Namun, ia tetap menekankan perlunya peningkatan kompetensi PMI agar sesuai dengan standar yang dibutuhkan pasar kerja internasional.

Pencabutan moratorium ini dianggap sebagai terobosan penting setelah sebelumnya pengiriman PMI sempat dibekukan karena masalah perlindungan yang kurang optimal. Dengan adanya persiapan yang matang dan komprehensif, diharapkan penempatan PMI ke Arab Saudi dapat berjalan dengan lebih baik dan terlindungi.

Langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan para PMI. Pemerintah dan DPR berkomitmen untuk memastikan perlindungan dan peningkatan kompetensi PMI tetap menjadi prioritas utama.

Kesimpulannya, DPR RI memberikan apresiasi yang tinggi kepada KemenP2MI atas persiapan komprehensifnya dalam menghadapi pencabutan moratorium pengiriman PMI ke Arab Saudi. Langkah ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi PMI dan Indonesia, serta menjadi solusi atas permasalahan yang terjadi sebelumnya.