LIVE

DPR Bahas Tim Pengawas dan Revisi UU Minerba

DPR menggelar rapat paripurna membahas pembentukan tim pengawas perlindungan pekerja migran dan penanggulangan bencana, serta revisi Undang-Undang Minerba, memastikan kuorum terpenuhi.

dpr
DPR RI menggelar rapat paripurna membahas pembentukan Timwas untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan bencana alam, serta mengusulkan revisi UU Minerba, guna meningkatkan perlindungan PMI dan pengawasan penanganan bencana. (©© 2025 Antaranews)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baru-baru ini menggelar rapat paripurna membahas dua hal penting: pembentukan tim pengawas dan revisi Undang-Undang Minerba. Rapat yang diadakan Kamis lalu di Kompleks Parlemen, Jakarta, membahas pembentukan tim pengawas perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) dan penanggulangan bencana. Kehadiran 292 anggota DPR dari total 579 anggota memenuhi kuorum yang dibutuhkan.

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, memimpin rapat dan menjelaskan urgensi pembentukan tim pengawas PMI. Meningkatnya minat masyarakat Indonesia bekerja di luar negeri, diiringi berbagai tantangan yang dihadapi para PMI, menjadi alasan utama pembentukan tim ini. Tim pengawas juga akan memantau rekomendasi tim pengawas periode 2019-2024 terkait perlindungan PMI.

Selain itu, Dasco menekankan pentingnya tim pengawas untuk mengawasi penanggulangan bencana alam. Meningkatnya frekuensi bencana, korban jiwa, dan dampak ekonomi menjadi pertimbangan utama. Kedua tim pengawas ini akan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR yang membidangi kesejahteraan rakyat.

Agenda selanjutnya adalah pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba. Dasco menjelaskan bahwa Sekretariat Jenderal DPR telah menyiapkan daftar juru bicara dari setiap fraksi untuk menyampaikan pandangan mereka secara berurutan. Hal ini menunjukkan DPR berkomitmen untuk membahas revisi UU Minerba secara menyeluruh dan terstruktur.

Pembentukan tim pengawas ini diharapkan dapat meningkatkan perlindungan PMI dan efektivitas penanggulangan bencana. Sementara, revisi UU Minerba diharapkan dapat menciptakan sektor pertambangan yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab. Proses-proses yang terjadi di DPR ini menunjukkan komitmen lembaga legislatif dalam menangani isu-isu krusial bagi bangsa.

Pertemuan paripurna DPR ini menandai langkah penting dalam meningkatkan pengawasan dan perlindungan bagi PMI, serta penyempurnaan regulasi di sektor pertambangan. Dengan adanya tim pengawas baru, diharapkan akan ada peningkatan efektivitas dalam perlindungan dan pengawasan di kedua sektor tersebut. Proses pembahasan revisi UU Minerba juga menjadi bukti komitmen DPR dalam menciptakan lingkungan investasi yang lebih baik dan berkelanjutan.

Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci keberhasilan pembentukan tim pengawas dan revisi UU Minerba. DPR diharapkan mampu menjalankan tugas pengawasannya secara efektif dan transparan, sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Indonesia.

Artikel ini ditulis oleh
Editor Primayanti
P
Reporter Primayanti
DPR Bahas Timwas PMI, Bencana Alam, dan Revisi UU Minerba

DPR RI menggelar rapat paripurna membahas pembentukan Timwas untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan bencana alam, serta mengusulkan revisi UU Minerba, guna meningkatkan perlindungan PMI dan pengawasan penanganan bencana.

DPR
DPR Sepakati Revisi 13 Pasal UU Minerba: Fokus pada Kelayakan dan Kemitraan

Panitia Kerja RUU Minerba menyepakati revisi 13 pasal UU Minerba No.4/2009, meliputi perbaikan pasal terkait putusan MK, perizinan berusaha, reklamasi, dan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang.

konten ai
RUU Minerba Disetujui, Siap Menuju Paripurna DPR

Badan Legislasi DPR RI dan Pemerintah menyetujui RUU Perubahan Keempat UU Minerba untuk dibahas di Rapat Paripurna DPR, Selasa (18/2), dengan tujuan utama pemberdayaan masyarakat dan revisi putusan MK.

konten ai
RUU Minerba Disetujui, Siap Menuju Paripurna DPR

Badan Legislasi DPR RI dan Pemerintah menyetujui RUU Perubahan Keempat UU Minerba untuk dibahas di Rapat Paripurna DPR, Selasa (18/2), dengan tujuan utama pemberdayaan masyarakat dan revisi putusan MK.

konten ai
DPR Setujui RUU Minerba sebagai Usul Inisiatif: Revisi UU Tambang yang Melibatkan Publik

Badan Legislasi DPR menyetujui RUU Minerba sebagai usul inisiatif, membuka jalan revisi UU Minerba yang mengakomodasi putusan MK dan masukan publik, termasuk peran UKM dan Ormas.

Mahkamah Konstitusi
DPR Setujui RUU Minerba Usul Inisiatif DPR: Fokus pada UMKM dan Ormas

Rapat Paripurna DPR menyetujui RUU Perubahan Keempat UU Minerba menjadi RUU usul inisiatif DPR, fokus pada pemberdayaan UMKM, ormas, dan perguruan tinggi dalam pengelolaan pertambangan.

UMKM
DPR Buka Peluang Masukan Kampus Terkait Izin Tambang di RUU Minerba

DPR RI akan menerima masukan dari perguruan tinggi terkait rencana pemberian izin usaha pertambangan dalam revisi UU Minerba, demi memastikan partisipasi bermakna dan menepis anggapan pembungkaman kritik.

DPR RI
DPR RI Resmi Saahkan UU Minerba Baru: Perubahan Skema IUP dan Peran UMKM

Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba menjadi undang-undang, dengan perubahan skema IUP dan peran serta UMKM.

#planetantara
RUU Minerba: BUMN, Swasta Dapat Izin Tambang untuk Kampus

Panitia Kerja RUU Minerba DPR mengizinkan BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) demi kepentingan perguruan tinggi, sebagai bagian dari revisi UU Minerba yang mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi dan kebut

konten ai
DPR Setujui Revisi UU Minerba: Kampus Tak Lagi Kelola Tambang

Komisi X DPR RI menyambut baik revisi UU Minerba yang menghapus izin pengelolaan tambang bagi perguruan tinggi, memastikan fokus pada pendidikan dan penelitian, serta mendorong transparansi dalam penyaluran manfaatnya.

#planetantara
RUU PPMI Ditargetkan Rampung Pekan Ini: DPR Kejar Pengesahan

Badan Legislasi DPR RI menargetkan RUU Perubahan Ketiga UU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia rampung pekan ini dan menjadi RUU inisiatif DPR.

#planetantara
DPR Bahas RUU Minerba saat Reses: Sudah Kantongi Izin Pimpinan

Ketua DPR Puan Maharani menyatakan pembahasan RUU Minerba oleh Baleg DPR saat reses telah mendapat izin pimpinan DPR, meskipun prosesnya terbilang singkat dan sebagian anggota Baleg baru menerima naskah akademik 30 menit sebelum rapat.

RUU Minerba
DPR Sepakati RUU BUMN: Lanjut Paripurna untuk Pengesahan

DPR RI menyetujui pembahasan RUU Perubahan Ketiga UU BUMN untuk dilanjutkan ke rapat paripurna, setelah melalui serangkaian rapat kerja dan melibatkan berbagai pihak, termasuk Menteri BUMN dan para pakar.

konten ai