DPR Desak Pemerintah Buat Peta Jalan Penataan Lapas: Atasi Masalah Penyelundupan hingga Kesejahteraan Petugas

Anggota Komisi XIII DPR, Mafirion, mendesak pemerintah segera membuat peta jalan penataan lapas untuk mengatasi berbagai permasalahan, termasuk penyelundupan barang terlarang dan rendahnya kesejahteraan petugas.

Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, menyoroti permasalahan serius di lembaga permasyarakatan (lapas) Indonesia. Dalam rapat kerja dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, pada Rabu (19/2) di Gedung DPR RI, Jakarta, Mafirion menekankan perlunya pemerintah segera membuat peta jalan untuk mengatasi berbagai masalah yang terjadi. Pernyataan ini disampaikan Mafirion melalui keterangan tertulis pada Kamis (20/2).

Berbagai kasus yang terjadi di lapas menjadi sorotan utama. Penyelundupan barang terlarang seperti telepon genggam dan narkoba masih marak terjadi. Selain itu, kasus tahanan di Semarang yang tertangkap berada di restoran, serta masalah kepadatan yang hampir merata di seluruh lapas di Indonesia, semakin memperparah situasi. "Kami mendesak pemerintah untuk segera membuat peta jalan lapas agar kasus-kasus seperti ini tidak terulang lagi," tegas Mafirion.

Menurut Mafirion, peta jalan ini sangat krusial untuk menjadi solusi komprehensif. Sistem yang ada saat ini dinilai belum efektif. "Sejak zaman kolonial hingga sekarang, kita hanya bicara soal orang yang ditahan. Jika ada yang menyelundupkan handphone maka dipasang detektor. Namun, meski teknologi terus diperbarui, hal ini tidak pernah menjadi solusi tuntas untuk mengurangi kejahatan di lapas," ujarnya.

Mafirion mengungkapkan keprihatinannya terhadap rendahnya kesejahteraan petugas lapas, terutama yang bertugas pada malam hari. Mereka hanya menerima tambahan Rp15.000 per malam, jumlah yang sangat minim dan berpotensi memicu masalah. "Petugas yang berjaga malam hanya mendapat tambahan Rp 15 ribu per malam. Uang segitu hanya cukup untuk membeli mie instan dan telur. Kondisi ini berpotensi memicu kasus di lapas," ungkapnya. Ia menekankan bahwa tanpa peta jalan yang jelas, kasus-kasus serupa akan terus berulang.

Peta jalan yang dimaksud haruslah komprehensif, mencakup pemetaan berbagai kasus yang rawan terjadi dan solusi penyelesaiannya. "Peta jalan lapas terakhir dibuat pada tahun 1975. Sejak itu, tidak pernah ada pembaruan. Padahal ini sangat penting untuk memastikan sistem permasyarakatan yang lebih baik," jelas Mafirion. Ia juga mengusulkan pembentukan panitia kerja (panja) lapas untuk memulai proses penyusunan peta jalan tersebut.

Tujuan pembentukan panja ini bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk mencari solusi terbaik dalam penataan lapas. "Panja lapas ini bukan untuk mencari siapa yang salah atau benar dalam penanganan kasus di lapas, tetapi, panja ini harus menjadi langkah awal untuk menyusun peta jalan yang mencari solusi terbaik," ujarnya. Harapannya, peta jalan ini akan memperbaiki sistem permasyarakatan secara menyeluruh, mulai dari peningkatan kesejahteraan petugas hingga pencegahan kejahatan di dalam lapas.

Dengan adanya peta jalan yang komprehensif, diharapkan dapat tercipta lingkungan lapas yang lebih aman, tertib, dan manusiawi. Ini merupakan langkah penting dalam memperbaiki sistem permasyarakatan di Indonesia dan mengatasi berbagai permasalahan yang telah berlangsung lama. Proses penyusunan peta jalan ini memerlukan kolaborasi berbagai pihak, termasuk pemerintah, DPR, dan seluruh stakeholder terkait.

Selain itu, pemerintah juga perlu memperhatikan aspek teknologi, peningkatan sumber daya manusia, dan pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah penyelundupan barang terlarang. Dengan demikian, tujuan pembinaan dan pemasyarakatan dapat tercapai secara efektif dan berkeadilan. Peta jalan ini bukan hanya sekadar dokumen, melainkan komitmen nyata untuk menciptakan sistem permasyarakatan yang lebih baik dan bermartabat.

Kesimpulannya, desakan DPR untuk segera membuat peta jalan penataan lapas merupakan langkah yang tepat dan mendesak. Permasalahan di lapas bukan hanya masalah keamanan, tetapi juga masalah kemanusiaan dan keadilan. Dengan adanya peta jalan yang komprehensif dan terencana dengan baik, diharapkan dapat memberikan solusi jangka panjang untuk berbagai permasalahan yang ada di lapas Indonesia.