DPR Dukung Retret Kepala Daerah: Wujud Dukungan Kebijakan Presiden Prabowo?

Anggota Komisi II DPR RI, Mohammad Toha, mendukung retret kepala daerah di Magelang untuk mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto, meskipun kegiatan ini tak diatur UU Pemerintahan Daerah.

Anggota Komisi II DPR RI, Mohammad Toha, menyatakan dukungannya terhadap penyelenggaraan retret bagi 505 kepala daerah terpilih di Lembah Tidar, Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, pada 21-28 Februari 2025. Retret ini diinisiasi setelah pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan bertujuan untuk memastikan dukungan penuh kepala daerah terhadap kebijakan pemerintahannya. Kegiatan ini diharapkan dapat menyamakan persepsi dan pemahaman kepala daerah terhadap visi misi Presiden Prabowo, yang dikenal dengan Astacita.

Toha menjelaskan bahwa retret ini penting agar kepala daerah memahami dan mendukung semua kebijakan dan program pemerintah. Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak secara spesifik mengatur retret kepala daerah, Toha berpendapat kegiatan ini sejalan dengan upaya pengembangan kapasitas dan peningkatan kinerja kepala daerah. Ia menekankan pentingnya dukungan kepala daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat, mengingat adanya kewenangan pemerintah pusat dalam mengatur dan mengawasi pelaksanaan pemerintahan daerah, termasuk penyaluran dana bantuan.

Lebih lanjut, Toha melihat retret ini sebagai langkah visioner Presiden Prabowo dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, pengawasan, dan pengembangan kapasitas pemerintahan daerah. Ia juga berharap retret ini dapat menjadi sarana efektif bagi kepala daerah untuk meningkatkan kinerja, kapasitas, dan kepemimpinan mereka. Toha, yang pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Sukoharjo, mengajak para kepala daerah untuk hadir dan memanfaatkan kesempatan berharga ini.

Mohammad Toha menegaskan bahwa retret ini dirancang untuk memastikan keselarasan antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Selama retret, para kepala daerah akan menerima materi langsung dari 42 menteri Kabinet Merah Putih mengenai visi misi pemerintahan Presiden Prabowo, Astacita. Hal ini diharapkan dapat menciptakan pemahaman yang komprehensif dan dukungan yang solid dari seluruh kepala daerah.

Toha menekankan pentingnya sinkronisasi antara RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang disusun masing-masing kepala daerah dengan kebijakan pemerintah pusat. Meskipun kepala daerah memiliki otonomi dalam perencanaan pembangunan daerah, pemerintah pusat tetap memiliki peran penting dalam pengawasan dan pembinaan. Retret ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Dengan adanya retret ini, diharapkan kepala daerah dapat lebih efektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam melayani masyarakat. Peningkatan kapasitas dan pemahaman terhadap kebijakan pemerintah pusat akan berdampak positif pada kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Retret kepala daerah ini diikuti oleh 505 kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang telah menyelesaikan proses hukum terkait sengketa hasil pemilihan. Materi yang disampaikan mencakup berbagai aspek pemerintahan, sehingga diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif bagi para kepala daerah.

Toha memberikan imbauan agar tidak ada kepala daerah yang menolak atau mengabaikan kesempatan berharga ini. Ia meyakini retret ini akan memberikan manfaat yang signifikan bagi peningkatan kinerja dan kepemimpinan kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah masing-masing. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun Indonesia.

Meskipun kegiatan ini tidak diamanatkan secara eksplisit dalam UU Pemerintahan Daerah, Toha melihatnya sebagai upaya proaktif pemerintah pusat dalam memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program-program yang terintegrasi.

Toha juga mengingatkan pentingnya peran pemerintah pusat dalam memberikan dukungan dan pembinaan kepada pemerintah daerah, terutama dalam hal pendanaan dan pengawasan. Retret ini dapat menjadi wadah untuk memperkuat hubungan dan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.

Dengan adanya retret ini, diharapkan akan tercipta pemerintahan yang lebih efektif dan efisien, serta mampu memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan visi misi Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.